UPR Terus Perjuangkan Bantuan Sarpras

Tim BAN-PT Lakukan Asesmen Lapangan

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi bersama Wakil Rektor Bidang Akademisi Prof Salampak MS saat bertemu Tim Asesor BAN-PT di FT UPR, Selasa (2/4/2019).

PALANGKA RAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) hingga kini terus berupa untuk dapat bersaing dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya di Indonesia. Perjuangan tersebut sangat beralasan, karena kini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang secara otomatis menuntut adanya persaingan dalam berbagai hal.

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi mengungkapkan, salah satu hal yang layak mendapatkan perhatian serius adalah sarana dan prasarana (sarpras) di UPR.

“Dalam hal sarpras, selama ini UPR jarang diperhatikan oleh pusat. Bahkan dari sejak berdiri, UPR belum pernah mendapatkan dan sarpras dari pemerintah pusat melalui Kementerian terkait,” jelas Andrie saat mengadakan pertemuan dengan Tim Asesor Badan Asesor Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemenristekdikti di Fakultas Teknik (FT) UPR, Selasa (2/4/2019).

Didampingi Wakil Rektor Bidang Akademisi, Prof Salampak MS, Rektor mengakui bahwa untuk operasionalnya selama ini, UPR hanya mengandalkan dana talangan, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan bantuan pemerintah daerah. Namun jumlah dana itu masih sangat kurang.

Sedangkan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kemenristekdikti dan lainnya belum pernah masuk ke UPR dari sejak perguruan negeri tertua di Kalteng ini berdiri tahun 1963.

“Ini yang sedang kami perjuangkan. Kami sudah mengajukan dana sarpras, mudah-mudahan segera dibahas. Begitu juga untuk pendirian Rumah Sakit Pendidikan guna menunjang Fakultas Kedokteran, masih kita terus kita perjuangkan,” kata Andrie pada acara yang juga dihadiri Dekan FT Ir Waluyo Nuswantoro MT beserta jajarannya.

Ditambahkan pula, kampus UPR memiliki luas lahan 600 hektar. Sehingga, untuk biaya pemeliharaannya saja, sangat tinggi.

Di tempat sama, anggota Tim Asesor BAN-PT, Ir Ahmad Syahwadi mengungkapkan, tim ini berjumlah tiga orang. Mereka ditugaskan oleh lembaganya untuk melakukan asesmen lapangan. Asesmen ini untuk memverifikasi dari data yang sudah mereka dapatkan sebelumnya.

“Sekaligus kami ingin memastikan apakah data itu sesuai atau tidak dengan kondisi di lapangan. Kami berharap asesmen ini bisa secepatnya selesai,” kata Ahmad Syahwadi. (mz/red)

Berita Terkait