FKIP MENDUKUNG KEBIJAKAN REKTOR UPR BERTINDAK TEGAS TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI UPR

Dekan FKIP UPR Prof.Dr. Joni Bungai, M.Pd.

Uprjayaraya.com

Palangka Raya,

Seluruh Unsur pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) mendukung sepenuhnya kebijakan Rektor Universitas Palangkaraya (UPR) Dr. Andri Elia Embang, SE., M.Si yang bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di UPR. Tindakan tegas ini dilakukan sejak ada laporan dari mahasiswa ke Pimpinan FKIP UPR. Pimpinan Fakultas langsung melaporkan kejadian tersebut ke Rektor yang ditanggapi dengan segera membentuk Tim investigasi di Fakultas.

Hasil Tim investigasi menetapkan bahwa pelaku oknum dosen berinisial PS dinyatakan bersalah, sehingga yang bersangkutan diusulkan berhenti sebagai Ketua Program Studi, berhenti sebagai Pembimbing akademik dan Skripsi serta berhenti sebagai dosen yang mengampu matakuliah. Selain tindakan hukum secara akademik di atas, yang bersangkutan langsung dilaporkan oleh pihak Rektorat ke POLDA Kalimantan Tengah untuk diproses secara hukum. Sejak diproses secara hukum, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Ketua Program Studi, sebagai Pembimbing akademik dan Skripsi, dan sebagai dosen yang mengampu matakuliah di Universitas Palangka Raya.

Hal ini disampaikan oleh Dekan FKIP UPR Prof.Dr. Joni Bungai, M.Pd. kepada wartawan Uprjayaraya.com dalam rilis yang diterima, Senin 27 Juli 2020, Joni Bungai menyampaikan selain mendapat sanksi akademik, Rektor UPR telah menerbitkan SK untuk memberhentikan Gaji Pokok dan Tunjangan Sertifikasi dosen yang bersangkutan. Hasil keputusan Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan bahwa, PS dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan. Menanggapi keputusan Pengadilan Negeri, kemudian dilaksanakan rapat tanggal 1 Juli 2020 di ruang wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang dipimpin oleh Wakil Rektor II UPR Dr. H Suriansyah Murhaini, SH. MH, untuk menelaah hasil putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

“Hasil Penelaahan diperoleh keputusan bahwa yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya. Dari sisi pandangan psikologis, berdasarkan saran dan telaah Tim Psikolog UPR (Rayne Patricia M.Psi), maka pihak Tim menyarankan dan meminta tim koalisi yang memposting kasus ini pada media sosial yang dapat diakses oleh khalayak umum untuk segera dihapus, dengan pertimbangan psikologis korban yang sedang dalam pemulihan traumatik psikologisnya, karena pemberitaan ini akan membuka lagi luka traumatik, yang akan sangat berdampak pada kejiwaan korban dan keluarga” Ungkap Joni Bungai.

Tim Psikologi UPR berharap masyarakat dapat membantu mendukung proses pemulihan traumatik korban dengan memberhentikan semua pemberitaan yang terkait dengan kasus pelecehan seksual ini serta menjaga nama baik UPR di masyarakat, dengan alasan pertimbangan di atas. Karena yang bersangkutan PS sudah mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di wilayah negara RI.

“Berdasarkan hasil keputusan Rektor untuk memberhentikan yang bersangkutan, Pimpinan FKIP UPR Mendukung Tindakan Tegas dari Rektor tersebut, agar tidak terulang lagi kejadian tersebut di Universitas Palangka Raya” tutup Prof.Dr. Joni Bungai, M.Pd. yang didampingi oleh wakil-wakil Dekan FKIP UPR tersebut.(Novia)

Berita Terkait