Ini Kriteria Ibu Kota Negara Sesuai Kajian Bappenas

Rapat Tahunan Badan Kerjasama (BKS) Perguruan Tinggi Negeri wilayah barat 10-12 Januari 2019 menyepakati Kalteng sebagai ibu kota negara.

PALANGKA RAYA – Rapat Tahunan Badan Kerjasama (BKS) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wilayah barat 10 sampai 12 Januari 2019, mencapai kesepakatan penting. Salah satunya menyetujui Kalimantan Tengah sebagai ibu kota pemerintahan RI.

Keputusan tersebut, sejalan dengan rekomendasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rekomendasi ibu kota berdasarkan Kementerian PPN/Bappenas salah satunya keluar dari Pulau Jawa.

Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas DR Imron mengungkapkan, rekomendasi yang dikeluarkan salah satunya ibu kota dipindahkan keluar Jawa, dan berada di tengah Indonesia. Ada tiga provinsi yang direkomendasikan, termasuk Kalimantan Tengah.

“Kalau diluar Jawa, bisa menhurangi beban jabodetabek. Akses seluruh wilayah lebih mudah,” ungkap Imron, ketika berada di Palangka Raya menjadi narasumber rapat tahunan BKS PTN wilayah barat.

Pemindahan keluar Jawa, jelasnya, mampu mendorong percepatan pembangunan, memperkuat pola pikir pembangunan ke luar Jawa, pembebasan dan ketersediaan lahan luas, serta biaya kecil. Namun ada kriteria yang harus diperhatikan, seperti lokasi strategis berada di tengah Indonesia.

Kemudian, lanjutnya, bukan daerah jauh dari kota, lahan luas, bebas gempa, bebas pencemaran lingkungan, memiliki potensi konflok sosial rendah, atau terbuka untuk pendatang, parameter hankam. Pembiayaan berbagai sumber APBN, BUMN, dan swasta.

Rektor Universitas Palangka Raya DR Andrie Elia Embang SE MSi memastikan, Provinsi Kalteng sangat memenuhi semua hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas. Kalau dilihat dari geografis, Kalteng tepat berada di tengah Indonesia. Lahan cukup banyak, bebas bencana, dan tentu sangat terbuka untuk pendatang.

“Dukungan dari berbagai pihak sudah ada. Jadi Kalteng sangat siap, untuk jadi ibu kota,” ungkap Andrie.(redaksi)

Berita Terkait