Ini Lembaga Penentu Kelulusan Assesment Tenaga Kontrak UPR

Rektor Universitas Palangka Raya DR Andrie Elia Embang SE MSi, memantau langsung kesiapan peralatan pelaksanaan assesment tenaga kontrak di lingkungan perguruan tinggi tertua di Kalteng itu.

PALANGKA RAYA – Karut marut soal jumlah tenaga kontrak di Universitas Palangka Raya (UPR) sudah mulai terurai. Hal itu dilakukan melalui pelaksanaan assesment. Berdasarkan data awal tenaga kontrak disebut mencapai 700 orang. Namun setelah didata kembali, jumlah berkurang menjadi 570 orang, dan akhirnya hanya 520 orang.

Jumlah itu bahkan kembali mengalami pengurangan, ketika pelaksanaan assesment pada Kamis (27/12/2018). Berdasarkan data peserta yang mengikuti pelaksanaan assesment, hanya didapatkan kurang dari 400 orang tenaga kontrak.

“Itu lah gunanya assesment. Kalau tidak dilaksanakan, kita tidak pernah tahu berapa jumlah pasti tenaga kontrak di UPR,” tegas Rektor UPR DR Andrie Elia Embang SE MSi, Jumat (28/12/2018).

Menurut Rektor, setelah mendapatkan data pasti jumlah tenaga kontrak, selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti). Data yang diserahkan, disertai dengan hasil assesment yang dilaksanakan.

Setelah itu, jelas Andrie, sudah menjadi kewenangan Kemenristekdikti yang menentukan kelulusannya. Karena seluruh tenaga kontrak, akan masuk data base di Kemenristekdikti. Data base itu, untuk kepentingan pemetaan sumber daya manusia yang dimiliki UPR.

“Langkah selanjutnya, kita akan tempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya. Kita tinggal menunggu arahan Kemenristekdikti. Mereka yang menentukan kelulusannya, bukan rektor,” tegas Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng itu.

Kemenristekdikti, jelasnya, mempunyai kewenangan menentukan jumlah, dan kelulusan tenaga kontrak. Karena memang, seluruh pegawai UPR, termasuk dirinya selaku rektor, gajinya dibayar Kemenristekdikti. Bukan dibayarkan rektor. Jadi itu harus dipahami. Proses, dan prosedur harus dijalani.(redaksi)

Berita Terkait