Instrumen Penilaian Akreditasi Perlu Pemahaman Komprehensif

Dr Dwi Setyawan MSi

PALANGKA RAYA – Instrumen penilaian yang baru sebagaimana Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 Tahun 2018 untuk institusi Perguruan Tinggi, dan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 untuk Program Studi (Prodi), lebih sederhana bila dibandingkan dengan instrumen sebelumnya. Yang membedakan adalah pada bobot penilaiannya. Namun demikian instrumen penilaian yang baru tersebut memerlukan tingkat pemahaman yang lebih komprehensif.

Asesor BAN-PT, Dr Dwi Setyawan MSc mengatakan, untuk dapat memahami instrumen yang baru tersebut perlu penyamaan persepsi bagaimana kita membaca dan memahami.

“Mengingat ini adalah peraturan baru, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus oleh BAN-PT kepada pimpinan civitas akademika, dosen, karyawan dan juga mahasiswa, agar memahami. Terutama bagi prodi yang akreditasinya masih C,” jelas Dwi Setyawan di sela-sela Workshop Penyusunan Dokumentasi Akreditasi dan Aplikasi Sapto di aula Rahan, Rektorat Universitas Palangka Raya, Selasa (16/7/2019).

Dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menambahkan, meskipun instrumen baru ini tampak lebih sederhana, tapi tidak serta merta dianggap mudah. Sebabnya, dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan LKPT (Laporan Kinerja Perguruan Tinggi) memerlukan dokumentasi data yang ‘mapan’, yang benar-benar sudah tertata baik, alur kerja informasi, serta pengendalian dokumen sudah harus berjalan dengan baik.

“Yang tidak kalah pentingnya dan bersifat mutlak adalah dukungan sistem ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi),” terang Dwi Setyawan.

Sistem ICT, tegasnya, dinilai mutlak karena menyangkut masalah keaslian (sahih), akses dan kualitas data. Artinya, mau tidak mau institusi apapun harus benar-benar memprogramkan bahwa ICT harus lebih diberdayakan.(jk/red)

Berita Terkait