Kalteng Sangat Menghargai Keberagaman

Rektor Universitas Palangka Raya DR Andrie Elia Embang SE MSi.

PALANGKA RAYA – Keberagaman yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memiliki nilai tambah tersendiri dan selalu terpelihara dengan baik oleh semua pihak. Sehingga tidak ada masalah antar suku dan etnik.

“Siapa saja bisa berperan di masyarakat maupun di pemerintahan,” ungkap Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Dr Andrie Elia SE MSi, dalam paparannya pada Rapat Tahunan Rektor Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS PTN – Barat) di Aula Rahan Rektorat UPR, Jumat (11/1/2019).

Contohnya, ada beberapa warga asal Sumatera maupun Jawa dan lainnya yang kini menjadi kepala desa (kades), ada pula yang menduduki jabatan kepala dinas/badan di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan ada dari suku Jawa yang berhasil menjadi bupati/wakil bupati di wilayah Provinsi Kalteng.

“Semua tidak ada masalah, baik dari suku atau agama apapun. Semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Kita sangat menghargai keberagaman,” sambungnya di hadapan para peserta yang terdiri 30 Rektor PTN Wilayah Barat Indonesia, para Wakil Rektor dan sejumlah kalangan akademisi lainnya.

Diungkapkan pula bahwa di Provinsi Kalteng ada organisasi Dewan Adat Dayak (DAD) yang kini dalam kiprahnya bermitra dengan pemerintah daerah. Terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah adat.

“Dalam hal ini, jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan adat, termasuk masalah kriminal skala ringan, dapat diselesaikan dengan cepat secara adat,” kata Andrie Elia yang juga menjabat Ketua Harian DAD Provinsi Kalteng.

Di bagian lain Rektor UPR menyinggung kesiapan Kota Palangka Raya sebagai salah satu kandidat kuat calon Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia (RI). Dikatakan, secara umum Kalteng sudah siap, kapanpun rencana itu direalisasikan oleh pemerintah pusat.

“Lokasi yang disiapkan meliputi segitiga emas yang berada di wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. Lokasi itu tidak ada masalah dan benar-benar lahan kosong (blank), dan tidak ada masalah ganti rugi lahan. Semua pihak sudah mendukung,” jelas Andrie.

Provinsi Kalteng memiliki potensi sumber daya alam (SDA) melimpah seperti batubara, emas, tembaga dan lain sebagainya. Sedangkan secara geografis, Kalteng posisinya berada di tengah-tengah Indonesia, aman dari gempa bumi maupun tsunami. Sehingga sangat cocok dan ideal direalisasikan menjadi Ibu Kota Pemerintahan RI.

“Lahannya sudah siap, tinggal bangun dan tidak ada masalah dengan masyarakat,” papar Andrie seraya meminta kesepakatan dan dukungan dari semua Rektor UPR Wilayah Barat yang hadir dalam rapat tahunan.(redaksi)

Berita Terkait