Kasus Pelecehan Seksual Dosen Cabul, UPR Tidak lalai Perhatikan Korban

Tindakan pelecehan seksual beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh salah satu oknum dosen di kampus Universitas Palangka Raya yang berinisial PS masih menjadi perhatian khusus bagi unsur pimpinan di Universitas Palangka Raya bersama dengan semua mahasiswa yang ada di UPR. UPR tidak pernah lalai dalam memperhatikan kasus pelecehan seksual ini.

Rektor UPR Dr. Andrie Elia SE,. M.Si, bersama dengan jajaran bahkan sejak kasus ini mencuat ditengah-tengah publik telah mengawal serta mendorong kasus tersebut agar ditindaklanjuti ke ranah hukum, bahkan pihak nya mendorong para korban untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib yang langsung di dampingi oleh dosen yang diutus langsung oleh UPR. UPR konsisten melawan segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

Hal ini sampaikan oleh Gubernur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Muhammad Ridho iya menyampaikan bahwa semenjak kasus ini terjadi di 2019 lalu UPR telah mendorong dan memfasilitasi para korban sampai di pengadilan untuk memperoleh kehadiran bahkan melalui surat Rektor no. 1573/UN24/KP/2020 tertanggal 17 Juli 2020 telah mengusulkan kepada Kemendikbud RI untuk memberhentikan atau mencabut status oknum pelaku tindakan asusila tersebut sebagai PNS dan dosen.

“Menurut kami upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh pak Rektor dan jajaran sangat tepat. Kami dari BEM FK UPR mengapresiasi dan akan terus bersama sama membantu mengawal kasus ini sampai selesai. Dan juga kami mengecam pelaku pelecehan seksual diluar sana, serta berharap agar tidak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual lainnya” ujar M.Ridho, Senin 27 Juli 2020.

Kedepan agar kejadian dan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi Muhammad Ridho menyampaikan rekomendasi agar Universitas Palangka Raya dapat membuat regulasi yang jelas untuk mencegah timbulnya kembali perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus UPR serta mendukung dan mendorong pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undnag-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai dasar hukum untuk perlindungan korban pelecehan seksual.(Novia)

Berita Terkait