Ketua Harian DAD Provinsi Kalteng Dorong Pengesahan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Uprjayaraya.com
PALANGKA RAYA,
Ketua Harian Dewan Adat Dayak Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr. Andrie Elia, S.E., M.Si. mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat segera disahkan.

Hal ini menurut Andrie untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat khususnya di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Dorongan kepada lembaga legislatif ini setelah sejumlah tokoh melakukan pembicaraan secara daring melalui Zoom Meeting dalam kegiatan Peluncuran Pedoman Tatacara Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat belum lama ini.

Pembicaraan mengenai hal ini juga disampaikan saat Andrie melakukan acara rirual Tampung Tawar dengan sejumlah Pemuda Dayak yang tergabung dalam Kerukunan Dayak Ngajuk Kahayan (KDNK). Bahkan saat ini UPR sedang mengembangkan program studi bidang Hudisahkanx, pada Fakultas Hukum UPR.

“Pertemuan dengan sejumlah tokoh kembali mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat segera disahkan,” ungkapnya.

“Ini penting untuk segera diproses, selain untuk kebutuhan masyarakat, perda ini juga dapat melindungi alam agar tidak terjadi degradasi akibat lahan yang rusak,” katanya Rabu (3/2/2021) di Palangka Raya.

Bukan itu saja, tambah Andrie bahwa keberadaan perda tersebut juga dapat melindungi hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Salah satunya adanya pengakuan hak atas kepemilikan lahan adat, dan lain-lain.

Andrie juga mendorong agar pemerintah daerah terutama Kabupaten dan Kota, agar dapat menyiapkan beberapa persen wilayahnya sebagai wilayah kawasan adat.

“Untuk mempersiapkan hal tersebut, tentunya harus ada pembentukan tataruangnya. Saat ini hanya Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki wilayah adat, dan itu pun tidak seberapa, hanya 600 Ha,” ungkapnya menambahkan.

Untuk itu, dirinya berharap agar Pemerintah 12 Kabupaten dan Kota dapat memiliki wilayah kawasan adat. sebagai wujud implementasi dari Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. “Makanya kita berharap agar Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat segera disahkan”. (Tim)

Berita Terkait