Pemindahan Ibu Kota Pemerintah Tidak Menggusur Masyarakat

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Palangka Raya ketika menyanyikan midle lagu daerah dalam pembukaan Rapat Tahunan Badan Kerjasama (BKS) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wilayah barat, di Swissbel-hotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/01/2019).

PALANGKA RAYA – Tema yang menjadi fokus pembahasan Rapat Tahunan Badan Kerjasama (BKS) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wilayah barat, strategi pemindahan ibu kota pemerintahan. Fokus itu sejalan dengan program pemerintah RI yang mewacanakan pemindahan ibu kota.

Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) DR Andrie Elia Embang SE MSi mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota, bukan isu baru. Namun sudah berhembus, sejak beberapa tahun lalu. Namun sampai sekarang masih belum direalisasikan.

“Persoalannya lokasi. Tapi pemerintah pasti sudah punya lokasi yang tepat. Informasinya sudah 90 persen dipastikan di Kalimantan Tengah,” ungkap Andrie, ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Tahunan BKS PTN wilayah barat, Kamis (10/01/2019).

Dijelaskan Andrie, pemilihan Kalteng sudah tepat. Lahan masih luas. Bahkan Pemprov Kalteng sudah menyiapkan lahan seluas 500 ribu hektare. Itu bisa dimanfaatkan, untuk pembangunan kota baru. Jadi tidak ada penggusuran masyarakat.

Dijelaskan Andrie, masyarakat bisa hidup tenang di kota yang sudah ada. Sedangkan ibu kota pemerintahan, akan membangun kota baru. Lahan disiapkan di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas. Wilayah yang disiapkan, dinyatakan aman dari gempa, tsunami, maupun bencana lainnya, berdasarkan penelitian.

“Lahan sudah aman. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti dalam rapat, kita bahas strateginya. Intinya Kalteng sudah siap menjadi ibu kota pemerintahan, tanpa menggusur masyarakat,” tegas Andrie.(redaksi)

Berita Terkait