Absensi Elektronik Dosen untuk Tertib Administrasi

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi memperlihatkan hasil ujicoba absensi elektronik, didampingi Kasubbag Pendidikan Bidang Kepegawaian Rektorat UPR, Eka Surya, Rabu (10/7/2019).

PALANGKA RAYA – Penerapan absensi elektronik (fingerprint), intinya untuk tertib administrasi. Di lingkungan Universitas Palangka Raya (UPR), rencananya absensi elektronik khususnya bagi para dosen bakal segera diterapkan.

Menurut Kasubbag Pendidikan Bidang Kepegawaian Rektorat UPR, Eka Surya, dari absensi elektronik ini nantinya bisa diketahui keaktifan dosen khususbya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerapan ini juga untuk pembayaran uang makan (lauk pauk) dosen.

“Jika ada yang tidak mengisi absensi, maka uang lauk pauknya pada hari itu akan dipotong. Dengan adanya absensi elektronik ini, kita harapkan menjadi tertib,” jelas Eka Surya ketika ditemui di sela-sela perekaman absensi elektronik bagi dosen UPR di aula Rahan Rektorat setempat, Rabu (10/7/2019).

Dari absensi ini, maka bisa terpantau keaktifan dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara. Tapi, dosen juga tetap diizinkan melakukan Tri Darma, asalkan ada penugasan dari dekan atau rektor selaku pimpinan.

“Absensi elektronik bagi dosen di UPR ini cuma satu kali dalam sehari, yaitu mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB. Resminya dimulai kapan, kita menunggu Peraturan Rektor, mungkin Agustus nanti. Sekarang ini kita masih melakukan perekaman dulu,” jelas Eka Surya.

Sebelumnya di tempat sama, Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi melakukan ujicoba perekaman absensi elektronik bagi dosen di UPR. Ujicoba ini dimulai dengan pendaftaran sidik jari, yang kemudian diverifikasi ke mesin fingerprint.

Selanjutnya Rektor menempelkan jari jempol kanan ke bagian tengah layar yang telah tersedia di mesin. Verifikasi berhasil yang ditandai dengan keluarnya warna hijau pada layar LED, disusul mesin fingerprint mengeluarkan suara “Terima Kasih”.

“Absensi elektronik ini berlaku dan wajib bagi seluruh pegawai UPR yakni tenaga administrasi, tenaga kontrak dan dosen. Tapi kali ini perekaman khusus untuk dosen. Ini merupakan pelaksanaan akuntabilitas tanggung jawab sebagai abdi negara,” jelas Andrie Elia.(mz/red)

Berita Terkait