Akuntabilitas Jadi Jaminan UPR Kelola Bantuan Pihak Ketiga

Prof Dr Sulmin Gumiri PhD

PALANGKA RAYA – Belajar dari pengalaman masa lalu dalam mengelola bantuan pihak ketiga untuk pengembangan pendidikan tinggi, kini Universitas Palangka Raya (UPR) memberi jaminan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola bantuan tersebut.

Untuk itu, UPR mengajak pengusaha di Bumi Tambun Bungai dapat berinvestasi di dunia pendidikan tinggi di kampus terbesar dan tertua di Kalteng ini.

“Kalau kita ingin benar-benar mewujudkan atau mengimplementasikan apa yang ada di hati nurani kita, sebetulnya tidak ada orang yang tidak ingin berinvestasi di dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan adalah dunia anak cucu kita, dan dunia generasi kita yang akan datang,” ujar Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Prof Dr Sulmin Gumiri PhD, Selasa (2/7/2019).

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UPR Prof Dr Sulmin Gumiri PhD memukul gong tanda dibukanya kegiatan Penandatanganan MoU antara UPR dengan Stakeholder Pertambangan, serta Dies Natalis Prodi Teknik Pertambangan FK UPR, kemarin.

Menurutnya, universitas yang besar karena memang dibesarkan masyarakatnya. Dengan kata lain, tidak cukup hanya dikelola oleh orang yang mengelola universitas itu sendiri.

“Seperti UPR, anggarannya sudah ditentukan dari pemerintah pusat, terbatas, dan wewenangnya juga terbatas karena statusnya masih satker. Karena itu, stakeholder (pengusaha) inilah yang berpotensi untuk membesarkan universitas,” tegasnya.

Namun di sisi lain, lanjut Sulmin, pihaknya juga memahami jika universitas tidak bisa berharap banyak dari stakeholder jika tidak bisa menjamin akuntabilitas.

“Intinya kalau kita mengharapkan adanya kontribusi dari luar, maka setiap rupiah yang masuk untuk membangun universitas ini, dipastikan bahwa itu memang dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan daya saing universitas,” ungkapnya.

Di samping itu jika daya saing meningkat, maka anak cucu mendatang yang akan merasakannya. Sehingga perlahan, UPR akan menumbuhkembangkan rasa memiliki UPR kepada seluruh masyarakat Kalteng.

“Karenanya, akuntabilitas adalah jaminan utama UPR dalam mengelola bantuan pihak ketiga. Yang pasti, kita belajar dari pengalaman terdahulu dalam mengelola bantuan pihak ketiga agar lebih hati-hati dan transparan,” tutup Sulmin Gumiri. (il/red)

Berita Terkait