Barang Milik Negara Wajib Dipelihara

Para pengelola aset UPR saat mengikuti acara Pelaporan Kegiatan Tim Inventarisasi dan Evaluasi Aset Direktorat Pengembangan Aset Kerja Sama dengan UHTBMN di Aula Rahan lantai 2 Rektorat UPR, Rabu (25/9/2019).

PALANGKA RAYA – Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia SE MSi mengingatkan jajarannya untuk dapat melakukan pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan secara baik terhadap aset-aset milik UPR. Karena aset-aset yang didapat dengan cara dibeli atas beban APBN maupun pendapatan lain yang sah, dikategorikan sebagai milik negara yang harus dikelola secara baik dan benar.

Hal itu disampaikan Andrie Elia dalam arahannya pada kegiatan Pelaporan Kegiatan Tim Inventarisasi dan Evaluasi Aset Direktorat Pengembangan Aset Kerja Sama dengan UHTBMN di Aula Rahan lantai 2 Rektorat UPR, Rabu (25/9/2019).

“Aset menjadi sangat penting, karena merupakan modal dalam meningkatkan tata kelola menjadi terstruktur dan informatif,” kata Andrie Elia dalam acara yang dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Dr Suandi Sidauruk MPd, Direktur Pengelolaan Aset UPR Dr Harin Tiawun, Fanuel Nugroho SKom dari pengelola Barang Milik Negara (BMN) BUK, serta para pengelola aset UPR.

Penguatan tata kelola pengelolaan aset ini, lanjutnya, juga berpotensi menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nilai yang terkandung di dalam aset ini menyangkut finansial yang cukup tinggi manfaatnya bagi UPR.
Karena itu, pengendalian dan pengamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana milik UPR, sangat penting sebagai penunjang dari layanan pendidikan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 204 tentang Perbendaharaan Negara, ditegaskan bahwa pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

“Jadi kita semua mempunyai tanggungjawab untuk mengendalikan, mengamankan dan memelihara aset-aset yang ada atau telah dibeli atas beban APBN. Begitu juga dengan barang-barang yang diperoleh dari pendapatan lain yang sah, itu dapat dikategorikan sebagai aset milik negara. Seperti sumbangan, hibah dan sejenisnya,” terang Rektor UPR.(mz/red)

 

Berita Terkait