Bidang Hukum UPR Tata Peraturan Perundang-undangan

Agus Mulyawan SH MH

PALANGKA RAYA – Menuju perubahan dan meningkatkan reformasi birokrasi di Universitas Palangka Raya (UPR), Bidang Hukum kampus tertua dan terbesar di Kalteng ini melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan. 

Untuk itu di lingkungan UPR di bawah Kemenristekdikti, mencoba mulai menata apa saja produk hukum di lingkungan UPR, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang belum.

“Kami sudah melakukan penataan ini sejak akhir 2018 lalu, atau sejak Pak Andrie menjabat sebagai Rektor UPR. Karena kami melihat produk hukum, salah satunya peraturan hukum yang memang belum terinventarisir dalam Peraturan Rektor (PR),” ujar Sekretaris Senat UPR Agus Mulyawan SH MH kepada uprjayaraya.com, Rabu (29/5/2019).

Dijelaskannya, dalam penataan reformasi birokrasi itu banyak produk hukum yang harus ditata kembali. Selain itu, juga ada beberapa peraturan yang memang harus segera diterbitkan berdasarkan Statuta UPR.

Sebabnya, hingga Agustus 2019, pihak UPR akan menerbitkan 10 PR, di antaranya PR Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan UPR.

Dalam aturan tersebut, akan dituangkan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagaimana tata cara membentuk peraturan, mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan. Kemudian, dilanjutkan dengan sosialisasi peraturan yang diterbitkan.

Tidak itu saja, akan ada juga PR tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Namun hingga saat ini sudah ada dua PR yang disahkan, yakni PR tentang Senat Fakultas dan PR tentang Tata Cara Pemilihan Dekan. Sedangkan hal lainnya masih dalam tahap pembahasan.

“Paling lambat Agustus 2019 nanti semua peraturan itu akan diterbitkan. Karena kami melihat SOP baik dalam rangka pembentukan peraturan maupun keputusan, masih terdapat carut-marut dalam pengajuan maupun pembuatan Surat Keputusan (SK),” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Rektor UPR Bidang Hukum ini.

Dengan adanya SOP tersebut, diharapkan pembentukan dan pengajuan SK dapat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Bahkan dalam pengajuan SK nantinya, tidak lagi harus menunggu waktu yang lama atau paling lama tiga hari SK sudah bisa diterbitkan,” jelas Agus Mulyawan. (il/red)

Berita Terkait