Civitas Akademika UPR Tolak Revisi UU KPK

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi bersama unsur pimpinan UPR dan mahasiswa membentangkan spanduk berisi tanda tangan penolakan terhadap rencana revisi UU KPK oleh DPR RI, Rabu (11/9/2019).

 

PALANGKA RAYA – Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dinilai sudah sangat baik dan tidak perlu lagi dilakukan perubahan. Karena itu, adanya rencana merevisi UU KPK tersebut oleh DPR RI, mendapat protes keras dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Protes dan penolakan terhadap revisi UU KPK juga dilakukan oleh kalangan jajaran Civitas Akademika Universitas Palangka Raya (UPR). Bentuk penolakan oleh Civitas Akademika UPR dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada spanduk yang bertuliskan “SAVE KPK, Tolak Pelemahan KPK dan Kembalikan Independensi KPK”.

Aksi spontan ini dipimpin oleh Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi bersama Wakil Rektor UPR, sejumlah staf Rektorat, dan mahasiswa UPR, Rabu (11/09) sore.

“Saat ini KPK sudah bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Kami sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan oleh KPK dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Andrie Elia.

Terkait alasan direvisinya UU KPK, Rektor UPR tidak bersedia berkomentar banyak. Alasannya, karena rencana revisi tersebut sudah masuk ke dalam ranah politik.

“Yang pastinya berdasarkan penilaian kami dari perguruan tinggi, KPK sekarang ini sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan berintegritas,” jelas Andrie Elia.

Sebagaimana diketahui, DPR RI berencana merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahkan kabarnya, wacana itu sudah mendapatkan persetujuan pemerintah, meskipun tidak sepenuhnya menyetujui poin-poin yang diajukan DPR RI untuk direvisi.

Berbagai pihak dengan tegas menyatakan menolak revisi UU KPK tersebut. Rencana tersebut dinilai bisa membuat lemah lembaga antirasuah di Indonesia ini.

UU KPK yang ada saat ini, dianggap sudah sangat tepat dalam usaha membabat habis virus-virus kejahatan korupsi di negeri ini.(mz/red)

Berita Terkait