Halal Bi Halal Momentum Penyatuan Perbedaan

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi nampak akrab dengan Ketua Umum DAD Kalteng H Agustiar Sabran, dalam acara Halal bi Halal Civiras Akademika UPR, Senin (17/6/2019).

PALANGKA RAYA – Bulan Syawal 1440 H/2019 Masehi, digunakan jajaran civitas akademika Universitas Palangka Raya untuk menggelar halal bi halal. Kegiatan itu, momentum untuk menyatukan perbedaan duniawi.

“Bulan syawal ini sangat tepat untuk meningkatkan spiritualitas, sekaligus merekatkan persaudaraan sesama umat manusia. Mari kita cari kesamaan spiritualitas yang menjadikan kita Muslim dan Mukmin yang baik,” sebut Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi, pada acara Halal Bi Halal Civitas Akademika UPR, di Aula Palangka, yang juga dihadiri Ketua Umum DAD Kalteng H Agustiar Sabran, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, momentum halal bi halal juga merupakan ungkapan syukur masyarakat Kalteng, dan civitas akademika UPR pada khususnya atas kesuksesan dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Sebab, seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dapat menyelesaikan Pemilu yang jujur, adil, serta Pemilu yang penuh perdamaian dan kegembiraan sesuai amanat konstitusi.

“Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk bersatu menghadappi tantangan maupun ancaman besar yang dihadapi pasca pemilu 2019. Tanpa kebersamaan, akan semakin sulit jika kita tidak bersatu,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Ketua Harian DAD Kalteng ini, dewasa ini Indonesia dihadapkan perang dagang, radikalisme, revolusi industri, dan sebagainya. Karenanya, dia mengajak seluruh elemen di Kalteng menjaga ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniyah.

“Jangan sampai karena pemilu, berbeda pilihan atau pandangan politik membuat kita tidak saling sapa, merusak pertemanan, dan saling berburuk sangka. Mari kita bangun kehidupan harmonis yang dibangun atas dasar Falsafah Huma Betang menuju Belum Penyang Hinje Simpei,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Pengurus Harian DAD Kalteng Wahyudi F Dirun, mengatakan, halal bi halal sebuah tradisi yang hanya dilaksanakan umat Muslim. Melalui halal bi halal, juga momentum mengikhlaskan dan saling memaafkan.

Terlebih ke depan, ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Kalteng. Salah satunya, hampir 90 persen Kalteng akan dijadikan Ibu Kota Pemerintahan RI. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak siap menerima keputusan pemerintah pusat melalui Presiden.

“Jika nanti ditetapkan, mala UPR jiga akan naik grade. Sehingga UPR Jaya Raya akan semakin terwujud. Untuk itu saya mengajak kita semua bergandeng tangan dan bahu membahu, mendukung Pemprov menyambut keputusan Presiden menjadikan Kalteng sebagai Ibu Kota Pemerintahan RI,” ungkapnya. (il/red)

Berita Terkait