Ibu Kota Pemerintahan Dibangun di Lahan Milik Negara

Dr Andrie Elia SE MSi

PALANGKA RAYA – Rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia (RI) yang kini mulai santer disuarakan dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu nominasi kuat, mulai mendapat respon dari berbagai pihak. Pasalnya, sebagai calon kuat ibu kota pemerintahan, berbagai kajian sudah dilakukan pihak terkait bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia SE MSi, Rabu (1/5/2019), menjelaskan, kajian tentang rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas sejak lama antara ahli dari UPR maupun beberapa perguruan tinggi, dan konsultan oleh Bappenas. Baik secara geografis, sosial politik, kelayakan kemampuan dan kesesuaian lahan, serta pertahanan dan keamanan, sudah dilakukan pengkajian.

Dari hasil kajian itu, ada kawasan ‘Segitiga Emas’ yang dijadikan lokasi pembangunan ibu kota pemerintahan tersebut, yakni Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas. Sehingga dari segi kesiapan lahan, Pemprov Kalteng melalui Gubernur sudah melakukan pemetaan.

“Dengan kata lain, pembangunan itu tidak mengganggu tatanan kota-kota yang sudah ada. Melainkan, akan dibangun di lahan kosong milik negara,” tegas Andrie Elia.

Ketua Harian DAD Kalteng ini menambahkan, secara pemerintahan Presiden sudah memberikan pernyataan resmi sesuai hasil rapat terbatas kabinet, baru-baru ini. Disimpulkan, bahwa ibu kota pemerintahan berada di luar Pulau Jawa tanpa menyebutkan lokasinya.

Secara keseluruhan dari hasil kajian akademis dan kajian ilmiah, Kalteng memeroleh peringkat pertama dari provinsi lain yang menjadi usulan untuk menjadi ibu kota pemerintahan RI.

“Ini adalah sebuah peluang. Karena kalau sudah ada kajian, berarti secara akademis maupun teknis, Kalteng layak menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia yang baru,” ungkap Rektor UPR.

Oleh karena itu, sekarang tinggal menunggu kebijakan politik melalui DPR untuk menetapkannya, serta menerbitkan semua peraturan dan regulasi untuk pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut. (il/red)

Berita Terkait