Komisi Kejaksaan dan UPR Teken Nota Kesepahaman

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi menyampaikan saat berbicara dalam Focus Group Discussion dalam rangka penandatanganan MoU Komisi Kejaksaan RI dengan UPR di Palangka Raya, Kamis (17/10/2019).

PALANGKA RAYA – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bersama Universitas Palangka Raya (UPR) menekan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi dengan Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Yuni Artha Manalu SH MH di Palangka Raya, Kamis (17/10/2019).

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Adi Sutanto, Kejari Palangka Raya Zet Tadung Allo SH MH, Kabang TU Kejaksaan Tinggi M Fadil Jauhari, dan Dekan Fakultas Hukum UPR John Terson SH MHum.

Kemudian juga disaksikan Staf Ahli Rektor UPR, Agus Mulyawan SH MH, para Pemeriksa dan Jaksa Pengacara Negara Kejati Kalteng, Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya.

Dekan Fakultas Hukum UPR John Terson mengatakan, dengan kerja sama ini maka proses pendidikan dan pembelajaran bisa menjadi pintu masuk bagi perguruan tinggi untuk lebih mengenal fungsi dan kewenangan Komisi Kejaksaan RI.

“Semoga MoU ini dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang bermanfaat besar bagi civitas akademika UPR maupun Komisi Kejaksaan Negeri,” kata Jhon Terson.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Yuni Artha Manalu mengakui, Komisi Kejaksaan saat ini kurang populer di kalangan masyarakat.

“Melalui kerja sama ini kami berharap untuk memberi masukan dan perpanjangan tangan Komisi Kejaksan serta dapat memberi manfaat bagi dosen dan mahasiswa di Universitas Palangka Raya,” kata Yuni.

Di tempat sama, Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi mengatakan, kontribusi UPR dalam penguatan Komisi Kejaksaan RI yakni melaporkan hasil pemantauan terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan terhadap Komisi Kejaksaan di masing-masing.

Kemudian, melakukan penelitian dan pengkajian bersama seauai dengan tema yang disepakati, menyelenggarakan pertemuan ilmiah dalam bentuk diskusi dan kajian keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kinerja instansi kejaksaan.

“Menyelenggarakan sosialisasi, seminar, workshop dan focus group discussion yang digunakan sebagai wadah dan sarana menampung aspirasi dan saran-saran konstruktif bagi peningkatan kinerja Kejaksaan di pusat maupun di daerah,” kata Andrie Elia. (yfd/red)

Berita Terkait