Perguruan Tinggi Dituntut Melakukan Rekonstruksi Kurikulum

Prof Ir Hendrawan Soetanto M Rur Sc PhD

PALANGKA RAYA – Direktorat Pembelajaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menginginkan semua perguruan tinggi di Indonesia bisa merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu dalam penyusunan kurikulum, harus berkaitan juga dengan Revolusi Industri 4.0.

Menurut Prof Ir Hendrawan Soetanto M Rur Sc PhD dari Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Belmawa Kemenristekdikti, sekarang ini menjadi suatu keniscayaan bahwa terjadi perubahan yang sangat cepat. Jadi, kurikulum pembelajaran juga harus bisa menyesuaikan dan melakukan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian.

“Itu sangat penting. Apakah perguruan tinggi mau lulusannya menganggur atau survive. Saya berpendapat tidak ada satupun perguruan tinggi yang menginginkan lulusannya lebih banyak yang menganggur daripada yang bisa menciptakan lapangan kerja,” jelas Prof Hendrawan saat ditemui uprjayaraya.com di sela-sela Bimtek Penyusunan Kurikulum dan RPS Berbasis Revolusi Industri 4.0 di Aula Rahan Rektorat Universitas Palangka Raya, Kamis (27/6/2019).

Untuk bisa seperti itu, lanjutnya, salah satu syaratnya adalah kurikulum perguruan tinggi harus direkonstruksi dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

“Contohnya teknologi digital. Sekarang ini tidak ada lagi orang yang alergi atau tidak mau menggunakan handphone mauoun internet. Kalau masih ada orang seperti itu, maka dia akan tersisih,” tandasnya.

Dikatakan, salah satu ciri dari Revolusi Industri 4.0, adalah bagaimana orang menghadapi data yang begitu besar (bigdata). Kemudian, bagaimana kita menggunakan internet yang telah menjadi segalanya. Sekarang ini, semuanya menggunakan teknologi internet. Mau beli tiket, beli rumah, beli makanan dan lainnya, juga menggunakan teknologi internet.

Dipaparkan, dulu jika terkait masalah teknologi, maka dianggap hanya untuk orang-orang yang menekuni bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) saja. Sedangkan bagi yang berada di bidang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) tidak perlu. Tapi sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Misalnya di bidang hukum, ada Cyber Crime yang menangani kejahatan di dunia maya, hingga kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Itu menjadi sebuah contoh bahwasanya orang-orang sosial pun harus bisa mengerti dengan teknologi internet. Sehingga bisa mengetahui mana yang disebut hoaks, bagaimana kloning itu bisa dilakukan, bagaimana foto yang asli atau bukan, dan hal-hal terkait lainnya,” jelas Prof Hendrawan.

Karena itu, tambahnya, semua pihak mau tidak mau harus mengadopsi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.(mz/red)

Berita Terkait