Pulang Pisau Kekurangan 4.000 PNS

Sekda Pulpis Saripudin bersama Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi dan Kepala LPPM UPR Dr Aswin Usup, saat berdialog dengan dengan peserta KKN-T UPR Periode II 2019 di Desa Buntoi, Kabupaten Pulpis, Kamis (5/9/2019).

PULANG PISAU – Hingga tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) ternyata masih kekurangan sekitar 4.000 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk di dalamnya tenaga medis dan guru. Hal ini terjadi karena selain setiap tahun ada ratusan PNS setempat yang pensiun, juga dalam penerimaan CPNS tidak semua formasi disetujui oleh pemerintah pusat. Kebijakan pengangkatan tenaga honorpun, belum mampu memenuhi kebutuhan. Sehingga banyak jabatan PNS yang kosong pejabatnya. Bahkan untuk guru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai tahun 2019 ini belum ada yang berstatus PNS.

Hal itu diungkapkan Sekda Pulpis Saripudin dalam dialog dengan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Palangka Raya (KKN-T UPR) Periode II 2019 di Desa Buntoi, Kabupaten Pulpis, Kamis (5/9/2019).

“Pada penerimaan CPNS Tahun 2013, Pemkab Pulang Pisau mengusulkan adanya formasi guru PAUD, namun tidak disetujui oleh pusat alias kosong. Pada penerimaan CPNS Tahun 2018, Pemkab Pulang Pisau kembali mengusulkan formasi guru PAUD 12 orang. Namun hanya disetujui satu orang. Tapi ketika tes tidak ada yang lulus,” jelas Sekda Pulpis dalam acara yang dihadiri Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi, Kepala LPPM UPR Dr Aswin Usup, Wakil Rektor UPR Prof Dr Salampak dan Prof Dr Suandi Sidauruk, para Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana dan para Dosen di lingkungan UPR.

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi meninjau pameran dan pengobatan gratis di lokasi KKN-T UPR Periode II 2019 di Desa Buntoi, Kabupaten Pulpis, Kamis (5/9/2019).

Pada tahun 2019, ungkapnya, Pemkab Pulpis mengusulkan lagi formasi 274 CPNS, termasuk guru PAUD dan tenaga medis. Namun hingga sekarang masih ditunggu realisasinya dari pusat. Karena untuk penerimaan CPNS menjadi kewenangan pusat, sementara daerah hanya memfasilitasi.

Diungkapkan pula, pada tahun 2018 Pemkab Pulpis mengusulkan 300 lebih formasi CPNS. Tapi yang disetujui hanya 174 orang. Pada tes awal, yang lulus hanya 58 orang dari berbagai disiplin ilmu. Setelah ada kebijakan, barulah ada penambahan dari 58 menjadi 171 orang.

Sedangkan di tahun 2019 ini, dari yang diusulkan sebanyak 270 orang lebih, ternyata ada pembagian formasi oleh pusat yakni CPNS 30 persen dan 70 persen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jadi yang jelas, kami dari Pemda sudah berkali-kali mengusulkan ke pusat. Padahal tiap tahun di Kabupaten Pulpis ini ada sekitar 200 PNS yang pensiun. Jika tidak ada penambahan CPNS, maka dipastikan akan kekurangan. Yang ada saat inipun masih kurang,” terang Saripudin.

Bahkan, ada beberapa jabatan PNS di SKPD yang belum terisi sampai sekarang, karena memang belum ada penerimaan CPNS. “Berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja di SKPD, Pemkab Pulang Pisau kekurangan pegawai hampir 4.000 orang termasuk di dalamnya guru dan tenaga medis. Belum lagi setiap tahun berkurang sekitar 200 orang, sementara sejak tahun 2014 baru tahun 2018 ada penerimaan CPNS,” lanjutnya.

Di beberapa kecamatan di Kabupaten Pulpis, ungkap Saripudin, ada beberapa jabatan Kepala Seksi (Kasi) yang kosong pejabatnya. Sehingga ada kebijakan pemerintah dengan pengangkatan tenaga honor. Tetapi itupun tidak bisa memenuhi kebutuhan PNS setempat.

“Memang kedepan, kami sangat berharap ada guru PNS khususnya di PAUD. Kami juga berharap agar para Kades bisa melibatkan BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai mitra kerja. Mengingat sesuai aturan, bahwa setiap penganggaran desa harus melalui persetujuan bersama dengan BPD, misalnya untuk pembayaran guru PAUD, Bimtek dan lain sebagainya,” kata Sekda Pulpis.

Pihaknya juga memaklumi ada beberapa desa di Pulpis yang belum memiliki PAUD. Itu terjadi karena memang anggarannya terbatas.(mz/red)

Berita Terkait