Rektor UPR Imbau Dosen Urus Kenaikan Pangkat

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi menyampaikan sambutan sekaligus paparan saat silaturahmi bersama pimpinan dan tenaga pendidik dalam perkuliahan semester ganjil 2019/2020 di Aula Palangka Raya, Rabu (4/9/2019).

 

PALANGKA RAYA – Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia SE MSi mengimbau kepada dosen/tenaga kependidikan di universitas tersebut agar mengurus kenaikan pangkat.

Imbauan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, hingga saat ini ada ratusan tenaga kependidikan di universitas tertua di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut alpa mengurus kenaikan pangkatnya.

“Saya tidak marah. Namun sebagai pimpinan, saya berkewajiban untuk mengingatkan,” kata Andrie saat silaturahmi bersama pimpinan dan tenaga pendidik dalam perkuliahan semester ganjil 2019/2020 di Aula Palangka Raya, Rabu (4/9/2019).

Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 250 orang tenaga kependidikan di lingkup UPR tidak mengurus kenaikan pangkat. Ratusan dosen tersebut saat ini telah mendapat surat teguran pertama.

“Kalau tidak juga mengurus kenaikan pangkat, nantinya akan diberikan surat teguran,” tegas Andrie yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Untuk diketahui, sebanyak 280 dosen di lingkungan UPR mendapat Surat Teguran pertama dari Rektor Dr Andrie Elia SE MSi. Surat teguran itu dilayangkan, karena ratusan dosen tersebut tidak naik jabatan lebih dari 10 tahun.

Surat teguran itu ditandatangani Rektor UPR pada 21 Agustus 2019. Surat tersebut dilayangkan, karena memerhatikan masa kerja golongan dan riwayat pangkat para dosen.

“Saya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan UPR, merasa bertanggungjawab untuk mengingatkan para dosen kita agar tidak lalai menjalankan sebagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, yang lebih dari 10 tahun tidak pernah mengusulkan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan kenaikan pangkatnya,” tukasnya.

Sebanyak 280 dosen yang lalai itu diberi waktu selama enam bulan sejak surat diterbitkan, agar mempersiapkan dan mengajukan dokumen usul PAK dan kenaikan pangkatnya.

Sementara jika sampai dengan 31 Maret 2020 nanti tidak mengindahkan teguran, maka 280 dosen tersebut dianggap tidak mampu mengembangkan kompetensi sebagai pendidik atau sebagai pemangku jabatan akademik.

“Untuk konsultasi terkait PAK Dosen, dilakukan di Bagian Kepegawaian BUK UPR setiap hari kerja. Jadi saya mengharapkan, ratusan dosen ini bisa segara mengurus semua kelengkapan yang diperlukan,” demikian Andrie Elia. (yfd/red)

Berita Terkait