Rektor UPR Pastikan Anggaran Pemilihan Presiden BEM Aman

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi menunjukkan surat pengajuan BEM UPR dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa setempat di Aula Rahan Rektorat UPR, Selasa (26/11/2019.

PALANGKA RAYA – Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia SE MSi memastikan persetujuan Surat Keputusan (SK) dan anggaran pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR 2019/2020 aman.

Kepastian tersebut disampaikan Rektor UPR saat bertemu dengan mahasiwa yang tergabung dalam BEM, KPUM dan BPM UPR di Aula Rahan lantai II, Gedung Rektorat UPR, Selasa (26/11/2019).

Saat bertemu dengan mahasiswa, Rektor UPR didampingi Wakil Rektor UPR Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan Prof Suandi Sidauruk.

Rektor UPR menjelaskan, soal SK dan anggaran pemilihan Presiden dan Wapres BEM UPR pasti akan disetujui dan tidak akan menahan apa yang menjadi kepentingan mahasiswa dan universitas.

“Kami tidak ingin apa yang menjadi masalah di universitas harus dikoar-koarkan di media sosial. Seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM UPR ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Apalagi terkait dengan kepentingan mahasiswa dan universitas,” kata Andrie Elia.

Namun yang menjadi masalah saat ini, dirinya tidak tahu tentang surat yang disampaikan pihak penyelenggara pemilihan BEM, baik itu soal SK maupun anggaran yang dibutuhkan.

“Dari pertemuan ini ternyata miss komunikasi, di mana surat yang harusnya sampai ke saya terkait dengan persetujuan SK dan anggaran ternyata tidak ditujukan kepada saya. Bagaimana saya bisa memberikan SK dan menyetujui anggaran yang dibutuhkan, kalau suratnya saja belum sampai ke saya,” ujarnya.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Rektor UPR menegaskan bahwa dirinya menunggu keputusan dari KPUM dan BPM yang memiliki peran terkait dengan pemilihan Presiden dan Wapres BEM UPR. Kalau semua persyaratan sudah disepakati dan tidak lagi ada kendala, silahkan kembali bersurat kepada dirinya terkait dengan penetapan SK dan persetujuan anggaran.

“Saya serahkan kepada BEM, KPUM dan BPM untuk mengatasi masalah ini. Karena titik masalahnya sudah kita temukan, di mana surat yang harusnya sampai ke saya ternyata salah tujuan. Saya akan selalu mendukung mahasiswa yang tujuannya untuk kemajuan universitas kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Presiden BEM UPR 2018/2019 Karuna Mardiansyah mengakui masalah yang muncul karena miss komunikasi, khususnya terkait surat yang belum sampai kepada Rektor. Sehingga SK dan anggaran yang harusnya sudah disetujui belum juga ada titik terangnya. Alhasil, pemilihan pun mengalami penundaan.

“Terima kasih atas pertemuan yang dibuat oleh Rektor. Sekarang kita sudah mengetahui masalahnya, ternyata surat yang dibuat kawan-kawan belum sampai ke Rektor. Tapi dengan adanya pertemuan ini, semuanya sudah jelas dan Rektor pun menyatakan sikap akan selalu mendukung kita,” kata dia. (yfd/red)

Berita Terkait