Secara Teknis Kalteng Siap Jadi Ibu Kota Pemerintahan

PALANGKA RAYA – Sempat beberapa lama sepi, kini wacana pemindahan ibu kota pemerintahan kembali ramai diperbincangkan. Itu setelah Presiden Indonesia Joko Widodo kembali melontarkan wacana tersebut, baru-baru ini.

Pembahasan soal pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut dilakukan dalam rapat kabinet terbatas, pada 29 April 2019.

Meski presiden belum menentukan lokasi, namun sejumlah daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap jika ditunjuk menjadi tempat ibu kota pemerintahan.

Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia SE MSi mengatakan, secara teknis Kalteng siap menjadi ibu kota pemerintahan jika dipercaya pemerintah pusat.

“Saat ini kita tinggal menunggu kebijakan politik saja. Namun secara teknis (Kalteng) sudah siap,” kata Rektor UPR dalam sambutannya pada kuliah umum dalam rangka pembekalan peserta Kuliah Kerja Nyata Tematik Periode I Tahun 2019 kemarin.

Saat ini Kalteng telah menyediakan lahan untuk lokasi ibu kota pemerintahan tersebut. Lokasi dimaksud disebut ‘Segi Tiga Emas’. Karena berada di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

“Kalimantan Tengah kalau tidak salah telah menyediakan lahan seluas 300 ribu hektar di lokasi yang disebut ‘segi tiga emas’ itu. Kemudian, secara geografis, Kalteng bebas gempa,” kata Andrie yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng itu.

Tidak hanya itu, jelasnya, 30 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Wilayah Indonesia Bagian Barat berkomitmen untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan berupa kajian akademik dalam rangka kebijakan mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut.

Komitmen puluhan PTN wilayah Indonesia Bagian Barat tersebut tertuang dalam delakrasi saat rapat tahunan XXXIX Rektor Badan Kerja Sama (BKS) PTN Wilayah Indonesia Bagian Barat pada Januari 2019.

Deklarasi ditandatangani Ketua BKS PTN Wilayah Indonesia Bagian Barat Prof Dr Syafsir Ahklus MSc, Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia SE MSi dan seluruh peserta rapat tahunan.

Wacana pemindahan ini pernah disampaikan Presiden Pertama Indonesia Soekarno saat peletakan batu pertama pembentukan Kota Palangka Raya, pada tahun 1957. (yfd/red)

Berita Terkait