Wacana Impor Rektor Hanya Opini

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi (dua dari kanan) bersama Menteru PPN / Kepala Bappenas Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro (tengah) dan tiga tokoh masyarakat Kalimantan lainnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

PALANGKA RAYA – Ramainya perbincangan kalangan perguruan tinggi terutama di Pulau Jawa mengenai wacana yang digulirkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia, belakangan ini, tampaknya tidak menjadi permasalahan bagi kalangan akademisi di Kalteng, seperti halnya di Universitas Palangka Raya (UPR).

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi menilai, masalah impor rektor itu hanya opini saja, dan untuk memacu daya saing para peneliti di perguruan tinggi.

“Untuk bisa menjabat rektor, adalah dosen yang memenuhi syarat secara akademis dan juga secara administrasi negara. Jabatan rektor itu adalah tugas tambahan dari seorang dosen,” jawab Andrie Elia saat ditanya wartawan di Rektorat UPR, baru-baru ini.

Sebenarnya, terang Andrie Elia, maksud dari opini itu adalah untuk memacu semangat bahwa kita jangan kalah dengan orang asing. Karena untuk bisa menjadi rektor perguruan tinggi di Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

“Tidak mungkin bisa sembarangan orang asing menjadi rektor perguruan tinggi di negara kita,” tandasnya.

Dikutip dari berbagai sumber, Menristekdikti M Nasir, beberapa waktu lalu, menargetkan wacana impor rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri bisa diterapkan pada 2020. Untuk itu pihaknya kini tengah menyusun beberapa peraturan untuk menunjang kebijakan tersebut.

Kemenristekdikti juga memetakan perguruan tinggi negeri apa saja yang bisa mulai mempekerjakan rektor asing pada tahun 2020.

Nasir juga tidak mempermasalahkan banyaknya pro dan kontra soal wacana tersebut. Alasannya, persoalan pro dan kontra adalah hal yang biasa untuk sebuah kebijakan.(mz/red)

Berita Terkait