Segitiga Emas Cocok Jadi Kawasan Ibu Kota Karena Ini

Dr Indrawan P Kamis

PALANGKA RAYA – Kawasan Kalimantan Tengah memiliki sejumlah keunggulan untuk dijadikan ibu kota baru Pemerintahan Republik Indonesia (RI). Hal itu diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 silam.

Menurut Ahli Pengembangan Wilayah dari Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Indrawan P Kamis, areal yang cocok dijadikan lokasi ibu kota baru tersebut, sekarang ini dikenal dengan sebutan Segitiga Emas. Karena kawasan lahan seluas 500 ribu hektar itu, lokasinya berada di tiga wilayah yakni Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

“Areal ini merupakan tanah negara. Topografi tanahnya lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Daerah itu juga bebas banjir dan tanah longsor,” kata Indrawan di Palangka Raya, akhir pekan kemarin.

Keunggulan lain adalah kawasan itu tidak memiliki taman nasional, hutan lindung atau lainnya. Sehingga, misalkan nanti dialihkan jadi Area Penggunaan Lain (APL), prosesnya tidak sulit.

“Karena kelebihannya itu, kami menyebutkan areal tersebut sebagai kawasan Segitiga Emas Kalteng,” katanya.

Ini kawasan Segitiga Emas seluas 500 ribu hektar yang masuk dalam tiga wilayah di Kalteng, dan dinilai cocok untuk lokasi pembangunan ibu kota baru pemerintahan Indonesia.

Indrawan mengatakan, riset mengenai kawasan tersebut dilakukan oleh Universitas Palangka Raya (UPR) pada tahun 2017. Riset itu untuk meneliti daya dukung wilayah jika kelak akan dijadikan lokasi ibu kota pemerintahan negara.

Hal itu penting dilakukan, karena bila sebuah wilayah diintervensi oleh kegiatan, maka harus dihitung daya dukungnya. Seperti seberapa besar kemampuan wilayah itu untuk menampung populasi dan lain sebagainya.

Penelitian itu melibatkan empat orang ahli, yakni Prof Dr Danes Jayanegara (Ahli Pembangunan Wilayah), Prof Dr Wahidin Usop (Ahli Sosial Budaya), Dr John Retei (Ahli Politik) dan Dr Indrawan P Kamis (Ahli Pengembangan Wilayah). Kesemuanya merupakan pengajar di UPR.

“Tujuan kami melakukan survei itu, sebenarnya untuk kepentingan internal UPR saja, biayanya pun rendah hanya sekitar Rp30 juta saja,” ujar dia.

Indrawan berharap, bila kelak memang pemerintah pusat menunjuk Kalteng sebagai calon ibu kota pemerintahan yang baru, maka sebaiknya dilakukan penelitian ulang dengan melibatkan semua pihak.

“Kami dari UPR siap untuk melakukan sharing data bila memang dibutuhkan. Karena ini adalah untuk kepentingan bangsa,” terang Indrawan. (mz/red)

Berita Terkait