Tidak Ikut Assement Dianggap Mundur Dari UPR

Tenaga kontrak di lingkungan Universitas Palangka Raya mengikuti assesment, Kamis (27/12/2018). Assesment dilaksanakan, untuk memetakan kompetensi pegawain yang dimiliki.

PALANGKA RAYA – Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) DR Andrie Elia Embang SE MSi menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap tenaga honorer yang tidak mengikuti proses assesment. Karena proses assesment merupakan kewajiban untuk tenaga kontrak sesuai peraturan pemerintah tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Kalau tidak ikut proses assesment, kami anggap mengundurkan diri. Itu resiko dia tidak mengikuti proses,” ungkap Andrie, usai membuka kegiatan assesment tenaga kontrak lingkungan UPR, Kamis (27/12/2018).

UPR sendiri melakukan assesmen terhadap 520 orang tenaga kontrak. Namun yang hadir, dan mengikuti proses assesment tercatat hanya 400 orang. Ada 120 orang lainnya yang tidak mengikuti. Artinya secara otomatis dinyatakan gugur, dan mundur dari UPR.

Menurut Andrie, assesment merupakan aturan pemerintah yang harus dilaksanakan semua lembaga, termasuk pemerintah daerah. Tujuannya untuk memetakan sumber daya manusia yang dimiliki. Kalau sudah terpetakan, akan dilakukan penataan ulang penempatan tenaga kontrak.

“Jadi tidak bisa seseorang ditempatkan bukan pada kompetensinya. Ini cara pemerintah, menata kembali sumber daya manusia yang dimiliki,” ungkap Andrie.

Penilaian terhadap seorang pegawai, jelas Andrie, berdasarkan kinerja. Jadi tidak bisa seseorang yang punya kinerja bagus, hanya menjadi staf biasa. Tentu ada apresiasi yang diberikan. Apalagi dalam aturan P3K, memungkinkan seorang tenaga kontrak, untuk menduduki jabatan tertentu.

Untuk itu, Rektor meminta, seluruh pegawai kontrak mengikuti proses yang ada. Aturan main sudah jelas, tidak dilaksanakan. Hal itu akan berpengaruh penting terhadap pengembangan UPR kedepan. Tentu tujuan akhirnya, mewujudkan UPR Jaya Raya.(redaksi)

Berita Terkait