UPR dalam Pengakuan Hukum Adat

Uprjayaraya.com
Palangka Raya,
Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr. Andrie Elia, S.E.,MS.i. mengikuti Kegiatan peluncuran pedoman tata cara pengakuan keberadaan masyarakat Hukum Adat secara daring melalui zoom meeting, pada Kamis, (28/01/2021)

Peluncuran Pedoman Tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah juga dihadiri oleh Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Alue Dohong, OPD Provinsi Kalteng/Instansi Vertikal, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Ormas/NGO/Asosiasi/Pemerhati Lingkungan yang ada di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kegiatan ini di buka oleh pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Alue Dohong,” katanya melalui pesan WA.

Dalam zoom meeting ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Alue Dohong ikut memberikan kata sambutannya.

Diterangkan bahwa dalam kegiatan ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Alue Dohong menyampaikan dalam sambutannya bahwa peluncuran pedoman tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan pertama sekali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Seperti ucap pak Wamen, hal ini dilakukan sebagai penyeimbang dari arus globalisasi dan modernisasi yang kian merebak di semua sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Seperti di ketahui bahwa Rektor Universitas Palangka Raya merupakan salah satu akademisi yang juga merupakan Tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang turut berperan dalam penyusunan Pedoman dan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Saya selaku akademisi juga turut dalam penyusunan pedoman tersebut. Karena pengakuan keberadaan hukum adat harus memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh itu saya harap dukungan dari semua kalangan dan doa semoga tujuan dari kegiatan ini tercapai,” Tutupnya. (Rul)

Berita Terkait