UPR Konsisten, Peduli Pada Persoalan Kemanusiaan

Uprjayaraya.com

Palangka Raya,

Universitas Palangka Raya sebagai lembaga pendidikan tertua di Kalimantan Tengah sangat perduli terhadap masalah kemanusiaan. Berangkat dari semangat dan perjuangan untuk memanusiakan manusia Kalimantan Tengah, sangat mustahil jika Universitas Palangka Raya tidak peduli atas berbagai permasalahan sosial yang berkembang, termasuk masalah pelecehan seksual yang terjadi di UPR akhir-akhir ini.

Penanganan masalah tindak pelecehan seksual yg merupakan salah satu kejahatan ekstra ordineri selain korupsi, dan terorisme. Harus dilakukan dengan pola penanganan bersifat khusus yang tidak hanya menyangkut tindakan penegakan hukum belaka terhadap pelaku, tetapi juga yang menyangkut aspek psikologis korban. Itulah sebabnya kronologis penangananya yang dilakukan oleh UPR, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban tidak boleh terekspos secara pulgar kepublik.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh PS sebenarnya telah ditangani UPR sejak dini. Bahkan beberapa kali dilakukan pertemuan di tingkat fakultas (FKIP) dan di tingkat universitas.

Hal disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangka Raya Prof. Kumpiady Widen, MA., Ph.D dalam rilis yang diterima wartawan Uprjayaraya.com, Senin 27 Juli 2020. Menurut Prof. Kumpiady menilai UPR dibawah kepemimpinan Rektor UPR Dr. Andrie Elia SE,. M.Si, untuk pertama kali mendampingi beberapa korban melapor kepada pihak berwajib, dan UPR memiliki dokumen outentik. Kebijakan UPR sejak bergulirnya kasus pelecehan seksual ini telah membentuk komisi etik, menjatuhkan sanksi dengan membebas tugaskan dari kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, menghentikan gaji dan mengusulkan pemberhentian status ASN kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (saat itu) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

“Terkait dengan belum diberhentikan status ASN terhadap PS, rendahnya tuntutan 2 tahun dan keputusan 1,5 tahun dan kebijakan asimilasi sehingga yang bersangkutan masih bebas berkeliaran, bukanlah kewenangan UPR dan UPR tdk memiliki hak mengatur institusi lain yang berwenang untuk itu. Sebagai bagian dari keluarga besar civitas akademika UPR, Dekan FISIP UPR sangat kuatir dan prihatin atas beredarnya video youtube dan rilis yang dilakukan organisasi atau kelompok koalisi organisasi pegiat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual tanggal 19 Juli 2020 yang lalu, yang seolah-olah menjastifikasi UPR tidak perduli terhadap masalah itu” ungkap Kumpiady.

Ia menilai bahwa publikasi melalui media sosial dan diliput media elektronik atas konten pemberitaan yang kurang berimbang, sumber data yang kurang valid dan konfirmatif sangat mengganggu eksistensi UPR baik di mata masyarakat Kalimantan Tengah, Nasional dan bahkan dunia International. Sebagai bagian dari keluarga besar UPR, pihaknya sangat keberatan atas penyebarluasan konten yang memojokan kampus kebanggaan milik masyarakat Kalimantan Tengah. Padahal beberapa orang yang disebutkan di dalam koalisi tersebut adalah dosen dan mahasiswa Universitas Palangka Raya.

“Publikasi berita melalui medsos yang tidak berimbang dan kurang akurat akan menciptakan interpretasi yang keliru, menimbulkan preseden buruk, dan bisa mengancam batalnya sejumlah kerjasama luar negeri yang dibangun selama ini seperti : pengiriman mahasiswa ke luar negeri, beasiswa dosen ke Jepang, Taiwan, dan bantuan hibah luar negeri untuk pembangunan gedung perkuliahan yang megah dan gedung pusat penelitian gambut tahun 2020. Dampaknya juga bisa kegiatan pada Akreditasi Institusi dan Program Studi, demikian juga pada upaya keras UPR saat ini untuk membenahi berbagai sarana dan prasarana kampus untuk menuju UPR JAYA RAYA” ujar Kumpiady lagi.

Padahal menurutnya saat ini Rektor Universitas Palangka Raya Dr. Andrie Elia, SE., M.Si dan seluruh jajaranya terus berbenah memperbaiki citra dan mengejar ketertinggalan UPR pada era kompetisi perguruan tinggi yang ketat ditingkat nasional dan global. Pada kesempat

Berita Terkait