UPR Mempersiapkan Diri Untuk Melakukan PIN

Uprjayaraya.com
Palangka Raya,
Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekditki) mengeluarkan kebijakan baru tentang penomoran ijazah nasional (PIN) sehubungan dengan Surat Edaran yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait dengan Penomoran Ijazah Nasional tersebut, Civitas Akademik Universitas Palangka Raya (UPR) melakukan rapat koordinasi yang diikuti langsung oleh Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi, wakil Rektor bidang Akademik Prof. Dr. Salampak Dohong, MS., para Perwakilan wakil Dekan Fakultas bidang akademik, ketua jurusan, para kepala bagian serta para operator PPDT unit kerja di lingkungan Universitas Palangka Raya, Rabu sore 10 Juni 2020.

PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti dan berlaku secara nasional. PIN juga langsung terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), untuk mekanismenya, begitu mahasiswa selesai kuliah langsung dikasih PIN. Jadi begitu PIN dibuka, secara otomatis nomor ijazah masuk pada PDPT.

Penomoran ijazah nasional harus menjadi perhatian seluruh Civitas Akademik Universitas Palangka Raya karena setiap tahun Kemenristek Dikti setiap tahun membuat aturan yang semakin ketat sebagai upaya untuk mengurangi praktik ijazah palsu, memastikan ijazah yang diterbitkan oleh PT yang memiliki izin penyelenggaraan PT dan terakreditasi, memastikan perolehan ijazah telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Memastikan data mahasiswa dan proses pembelajaran dilaporkan pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Untuk Penomoran Ijazah Nasional (PIN) sudah wajib memberlakukan PIN pada bulan desember tahun 2020 ini dan itu menjadi pekerjaan rumah agar semua pihak yang bersangkutan pro aktif untuk menyelesaikan. Untuk pemberian nomor ijazah Nasional harus memenuhi beberapa syarat diantara nya adalah:

1. Mahasiswa tidak mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) lebih dari 24 SKS (Artinya yang bersangkutan tidak layak untuk mendapatkan nomor ijazah Nasional).
2. Untuk memperoleh nomor ijazah Nasional kedepan harus mencantumkan nomor induk kependudukan mahasiswa.
3. Untuk mahasiswa yang melebih 14 semester tidak akan mendapatkan PIN.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa tidak boleh kurang dari 2.

Dalam rangka Penomoran Nomor Ijazah (PIN) dibutuhkan kerjasama dan kerja keras semua pihak agar apa yang dilakukan oleh Universitas Palangka Raya tidak merugikan mahasiswa dan juga lembaga pendidikan.

Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia SE MSi menyampaikan dalam closing statement rapat koordinasi tersebut bahwa masalah PDPT adalah hal yang penting terutama dalam upaya meningkat kan akreditasi khusus nya juga terkait dengan Penomoran Ijazah Nasional ini harus diselesaikan dalam tahun ini yakni di bulan desember, ini menjadi tugas bersama oleh semua pihak terkait untuk memenuhi syarat memperoleh nomor Ijazah Nasional.

Rektor UPR pun menyampaikan agar hasil rapat koordinasi ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk surat yang dikirim ke seluruh Fakultas maupun pasca sarjana yang ada di lingkungan Universitas Palangka Raya agar segera melakukan penyesuain.(Novia,)

Berita Terkait