BPN Palangka Raya Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya Ahmad Setiawan, menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kantor Pertanahan setempat.

PALANGKA RAYA – Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga ke tingkat daerah, berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebabnya ke depan, layanan bidang pertanahan diharapkan sesuai dengan standar internasional.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Sunraizal, ketika menghadiri Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Palangka Raya, di Kalawa Convention Hall, kemarin,  mengakui, di masa lalu kualitas pelayanan masyarakat memang jauh dari standar.

“Dulu, birokrasi di negara kita ‘minta’ dilayani, bukan ‘melayani’. Ini terjadi di semua lembaga pemerintahan termasuk bidang pertanahan. Tapi itu dosa masa lalu, yang beberapa waktu terakhir ini terus dilakukan perbaikan,” sebutnya.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN dan jajaran terus melakukan inovasi-inovasi sebagai upaya mempercepat pelayanan, sesuai program pemerintah dalam reformasi birokrasi.

Menurutnya salah satu upaya itu, ditunjukkan dengan penyatuan komitmen seluruh insan pelayanan level pusat hingga daerah, seperti yang telah digelar di dua wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng), yakni di Sampit (Kotim) dan Palangka Raya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalteng, Pelopor, menyampaikan apresiasinya atas deklarasi komitmen perbaikan layanan pertanahan yang dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Menurut dia, jika dianalogikan sebagai kereta api, Palangka Raya dan Sampit menjadi dua lokomotif. Sedangkan 12 daerah lainnya di Kalteng, menjadi gerbong yang akan mengikuti langkah kedua lokomotif tersebut.

Pelopor menjelaskan, deklarasi yang dilakukan merupakan implementasi dari rencana jangka pendek Kantor Wilayah BPN Kalteng yang telah dicanangkan pada 2018 lalu. Perbaikan kualitas layanan, menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

“Kami ingin menjadi ‘juara’ di hati masyarakat Kalteng. Kenapa? Karena kami memang ditugaskan untuk itu,” tegasnya. (il/red)

Berita Terkait