Kalteng Usulkan Perluasan Kawasan Non Hutan

Fahrizal Fitri

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng kini tengah mengusulkan perluasan kawasan non hutan kepada Pemerintah Pusat. Sebab, luas kawasan non hutan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng saat ini hanya sekitar 18 persen dari luasan wilayah Provinsi Kalteng.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan, tentu pemerintah akan kesulitan melakukan percepatan pembangunan apabila luas kawasan non hutan hanya sebesar 18 persen. Mengingat Kalteng terdiri dari 13 kabupaten dan satu kota.

“Pemprov Kalteng sudah mengusulkan perubahan berkenaan dengan RTRWP. Salah satunya mengakomodir keinginan mengenai pengembangan pemukiman, termasuk program pembangunan,” ungkap Fahrizal di Palangka Raya, baru-baru ini.

Pihaknya selaku pemerintah daerah, berharap porsi tata ruang Kalteng saat ini bisa diubah, yakni persentase kawasan non hutan bisa lebih diperluas, misalnya 60 persen kawasan hutan, dan 40 persen kawasan non hutan. Sehingga pergerakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak akan terhambat. Sedangkan jika kawasan non hutan sedikit, maka akan menghambat pengembangan kewilayahan.

“Maka dari itu, Peraturan Daerah (Perda) Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP, akan kami usulkan untuk direvisi. Ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang dihadapi pemerintah saat ini,” katanya.

Fahrizal mengharapkan pemerintah pusat menyetujui usulan persentase pembagian kawasan hutan dan non hutan yang diinginkan Pemprov Kalteng tersebut.(redaksi)

 

Berita Terkait