Kiprah Warga Dayak Harus Diperhitungkan di Tingkat Nasional

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi bersama para tokoh warga Dayak Kalimantan dan peserta seminar/rakernas FIDN di Jakarta Timur, Jumat (23/8/2019).

JAKARTA – Saat ini sudah banyak usulan agar kader-kader intelektual Dayak yang tersebar di seluruh Indonesia dapat diakomodir untuk duduk di struktur pemerintahan pusat, seperti dalam susunan menteri kabinet dan lain sebagainya.

Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia SE MSi, mengharapkan pemerintah pusat memperhatikan usulan tersebut, agar ada warga suku Dayak yang didudukkan pada posisi-posisi strategis dalam struktur pemerintahan di tingkat pusat.

Hal itu diungkapkan Andrie Elia dalam Seminar dan Rakernas I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) di Gedung Balai Komando, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (23/8/2019).

“Sejauh ini hampir nihil kader-kader masyarakat Dayak yang dilirik oleh penyelenggara negara untuk berkiprah dan mengabdi untuk negara di level nasional,” katanya.

Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng ini menambahkan, dalam momentum Seminar Nasional dan Rakernas, para intelektual Dayak bertemu dan berdiskusi tentang bagaimana strategi agar kualitas SDM masyarakat Dayak dapat lebih ditingkatkan dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

“Sehingga ketika suku Dayak diberi amanat untuk bekerja bagi negara, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memiliki skill serta integritas yang baik,” kata Andrie Elia.

Dijelaskan, seminar dan rakernas ini sebagai bagian dari agenda organisasi FIDN yang selanjutnya akan menjadi agenda rutin organisasi setiap tahun.

Dalam Rakernas I ini, secara khusus membahas tentang wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Dalam sesi diskusi, juga dibahas mengenai minimnya kader-kader intelektual Dayak yang terlibat dalam posisi-posisi pengambil kebijakan di tingkat nasional.

“Momentum pemindahan Ibu kota negara ke Kalimantan, menjadi harapan baru bagi kader-kader masyarakat Dayak untuk dapat berkiprah dalam Kabinet Kerja Presiden, atau posisi-posisi yang dapat menjadikan masyarakat Dayak sebagai bagian dari penyelenggaraan negara,” kata Andrie Elia.

Sementara itu, Ketua Umum FIDN Dr Yovinus mengatakan, momentum pemindahan IKN ke Kalimantan adalah inisiatif yang baik dari pemerintah pusat. Karena akan mengurangi ketimpangan pembangunan dan membuka kesempatan bagi seluruh komponen bangsa untuk dapat berkontribusi bagi kemajuan NKRI termasuk masyarakat Dayak.

“Karena itu, kami mengharapkan agar hasil Seminar dan Rakernas ini mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran konstruktif dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat Dayak di segala bidang,” katanya.

Yovinus juga mengimbau agar agenda pemindahan IKN ke Kalimantan dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat Dayak. Karena akan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembangunan di semua bidang serta kesempatan bagi kader-kader masyarakat Dayak untuk dapat berkiprah lebih besar bagi NKRI.

Semunar dan Rakernas I FIDN ini dihadiri sekitar 1.000 peserta. Termasuk kalangan anggota DPR RI asal Kalimantan, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan, Pengurus FIDN tingkat pusat dan daerah, mahasiswa, akademisi, ASN dan sejumlah tokoh masyatakat Dayak.(yfd/red)

 

Berita Terkait