Masyarakat Dayak Ikrarkan Dukungan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi bersama sejumlah tokoh Dayak Kalimantan saat mengikuti penyampaian Ikrar Bersama mendukung pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan, Kamis (25/7/2019).

PALANGKA RAYA – Ikrar bersama mendukung pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan, disuarakan oleh sejumlah tokoh adat Dayak se-Kalimantan, akademisi dan masyarakat umum. Ikrar bersama tersebut dibacakan di Tugu Soekarno, Jalan Jenderal S Parman, Palangka Raya, Kamis (25/7/19) siang.

Ikrar bersama ini kemudian ditandatangani oleh sejumlah tokoh Dayak, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

Dalam keterangannya sesudah menandatangani ikrar, Thoeseng TT Asang, salah seorang tokoh adat Dayak dari Kabupaten Katingan mengatakan, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan RI ke Kalimantan ini perlu disikapi dengan gembira.

“Sebagai masyarakat Dayak, tentu rencana ini harus diterima sebagai suatu berkah. Yang penting, kita harus mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, agar tidak menjadi masyarakat yang tertinggal di pusat negara nantinya,” kata Thoeseng yang juga Ketua Ombudsman Perwakilan Kalteng.

Thoeseng juga meminta agar masyarakat Dayak menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan bermutu. Sehingga ke depan bisa menjadi pemain utama.

“Marilah kita ambil kesempatan ini guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri kita. Jangan merasa rendah diri, tapi tunjukkan sikap hidup Dayak yang mamut menteng, pintar, harati,” imbuhnya.

Di tempat sama, Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Dr Andrie Elia SE MSi menjelaskan, ikrar bersama ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Sehingga menjadi bagian dari dokumen yang dibutuhkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

“Kita berharap dengan adanya ikrar bersama ini, mereka (Bappenas) memiliki gambaran sikap masyarakat di Kalimantan mengenai rencana pemindahan ibu kota pemerintahan negara tersebut,” terang Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng ini.

Acara ikrar bersama ini dihadiri sejumlah tokoh adat Dayak dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Mereka hadir setelah mengikuti acara Napak Tilas Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, baru-baru ini.

Selain itu, hadir pula Pengurus DAD Kota dan Provinsi Kalteng, Pengurus LMDDKT, HWKatingan, Fordayak, Formad, Gerdayak, Gepak dan beberapa organisasi masyarakat Dayak lainnya.(mz/red)

Berita Terkait