Penentuan Lokasi Ibu Kota Harus Dilakukan Tahun 2019

Rektor UPR: Kalteng Sudah Siap

Anggota Komisi VII DPR RI H Ihwan Datu Adam SE menerima cinderamata dari Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi di Palangka Raya, Kamis (11/7/2019).

PALANGKA RAYA – Wacana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia terus bergulir. Bahkan kalangan anggota DPR RI Komisi VII berharap penentuan lokasi pemindahan ibu kota negara tersebut dilakukan tahun 2019 ini.

“Harus ada penentuan pada tahun 2019 ini. Jangan akan-akan lagi. Tahun ini harus diwujudkan. Kalau tidak kapan lagi,” kata Anggota DPR RI Komisi VII H Ihwan Datu Adam SE kepada uprjayaraya.com usai bertemu dengan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Kamis (11/7/2019).

Apabila ditentukan tahun ini, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut, maka proses pembangunan mulai dilakukan tahun 2020 hingga 2023. Sedangkan tahun 2024 pembangunannya sudah selesai.

“Kalau masalah anggaran, saya rasa tidak ada kendala. Pulau Kalimantan ini kaya akan sumber daya alam,” jelasnya.

Ia mengaku, tidak mempersoalkan apabila nantinya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi baru Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia.

“Kita tetap dukung. Namun berdasarkan kajian dari Bappenas (Kalteng maupun Kaltim) mempunyai plus minus masing-masing,” sebutnya.

Sementara itu, Rektor UPR Dr Andrie Elia menambahkan, saat ini Kalteng siap jika ditunjuk menjadi tempat ibu kota pemerintahan negara.

“Saat ini kita tinggal menunggu kebijakan politik saja. Namun secara teknis (Kalteng) sudah siap,” kata Rektor UPR.

Andrie menjelaskan, saat ini Kalteng telah menyediakan lahan untuk lokasi ibu kota pemerintahan tersebut. Lokasi dimaksud disebut ‘segi tiga emas’. Lahan tersebut berada di antara Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

Tidak hanya itu, jelasnya, 30 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Wilayah Indonesia Bagian Barat berkomitmen untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan berupa kajian akademik dalam rangka kebijakan mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut.

Komitmen puluhan PTN wilayah Indonesia Bagian Barat tersebut tertuang dalam delakrasi saat rapat tahunan XXXIX Rektor Badan Kerja Sama (BKS) PTN Wilayah Indonesia Bagian Barat pada Januari 2019.

Deklarasi tersebut ditandatangani Ketua BKS PTN Wilayah Indonesia Bagian Barat Prof Dr Syafsir Ahklus MSc, Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia SE MSi dan seluruh peserta rapat tahunan tersebut.

Selain berkomitmen untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan, 30 PTN Wilayah Indonesia Bagian Barat mendukung rencana pemindahan ibu kota pemerintahan negara dari Jakarta ke Palangka Raya.

Kemudian, mengapresiasi dan mendukung hasil kajian dari Kementerian PPN/Bappenas yang akan digunakan sebagai bahan pengambil keputusan pemindahan ibu kota pemerintahan negara. (yfd/red)

Berita Terkait