Pengelolaan Dana Desa Perlu Pengawasan dan Pengawalan

Drs H Sapto Nugroho

PALANGKA RAYA – Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pengawasan, terutama terhadap penggunaan dana desa. Pengawasan akan Iebih mempunyai makna jika dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kalteng H Sapto Nugroho di Palangka Raya, baru-baru ini.

“Penggunaan dana desa saat ini tengah menjadi sorotan banyak pihak. Besarnya dana yang bersumber dari APBN itu memang rawan disalahgunakan. Sehingga perlu banyak pihak melakukan pengawasan dan pengawalan secara berjenjang,” jelas Sapto.

Pengawasan dimaksud, kata mantan Pjs Bupati Barito Utara ini, mulai dari desa hingga tingkat pusat. Selain itu, akan ditambah unsur Polri guna terlibat dalam pengawasan dan pengawalan dana desa.

Diketahui, Dana Desa di Provinsi Kalteng pada tahun 2019 ini mencapai Rp1.347 triliun, yang disalurkan untuk 1.433 desa se-Kalteng. Di mana masing-masing desa rata-rata akan menerima Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp1 miliar.
(il/redaksi)

Berita Terkait