Siapkah Kalteng Menjadi Ibu Kota Negara?

Dr Andrie Elia SE MSi

PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kini digadang-gadang sebagai kandidat kuat lokasi calon Ibu Kota Negara yang baru. Selain Kalteng, provinsi lainnya yang juga jadi kandidat kuat adalah Kalimantan Timur (Kaltim). Beberapa waktu lalu, Rabu (26/6/2019), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta. Dalam dialog itu terungkap beberapa alasan mendasar kenapa Ibu Kota Negara harus dipindah dari Jakarta.

Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia SE MSi yang turut hadir dalam Dialog Nasional itu, menegaskan bahwa Kalteng sangat layak menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara.

“Provinsi Kalteng ini terletak di tengah-tengah Indonesia. Faktor pendukungnya, Kalteng bebas dari segi bencana gempa, tanah longsor dan sejenisnya. Faktor pertahanan, wilayah Kalteng tidak bisa langsung diserbu musuh dari laut,” kata Andrie Elia yang ditemui Rektorat UPR, Selasa (2/7/2019) siang.

Kalteng pun juga memiliki pelabuhan laut, walau untuk skala terbatas. Di antaranya Pelabuhan Kumai (Kabupaten Kobar), Pelabuhan Sampit (Kabupaten Kotim), Pelabuhan Sigintung (Kabupaten Seruyan) dan Pelabuhan Batanjung (Kabupaten Kapuas).

Karena itu, Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng ini mengaku optimis, jika Kalteng terpilih menjadi Ibu Kota Negara maka suku Dayak akan semakin maju.

“Kalimantan Tengah atau Kaltim yang menjadi pilihan, kita tetap bersyukur. Kita senang pemerintah gencar mensosialisasikan Palangka Raya atau Bukit Suharto yang akan menjadi Ibu Kota Negara,” ujar Andrie Elia.

Dikatakan, jika Ibu Kota Negara di Kalteng, maka tidak akan mengganggu keberadaan penduduk asli. Karena lokasi kota baru itu, saat ini masih berupa hutan belantara tak berpenduduk dan berstatus tanah negara. Sehingga tidak akan mengganggu tanah penduduk.

“Daerah ini akan menjadi otonomi khusus. Tidak akan ada benturan budaya. Kalau di Kaltim, luas hamparan untuk kawasan pembangunan Ibu Kota Negara relatif lebih kecil. Kalteng jauh lebih besar peluangnya dilihat dari segi sejarah, sosiologis, antropologi, geologis Kalteng jauh lebih berpihak,” terang Andrie Elia.

Ia juga menegaskan, orang Dayak harus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), harus membuka wawasan secara global. 

Rektor UPR Andrie Elia bersama Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah) pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/6/2019),

Dikutip dari laman dayakdreams.com, edisi 28 Juni 2019, Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara yang digelar Bappenas di Jakarta, Rabu (26/6/2019), mengungkapkan kenapa Ibu Kota Negara harus dipindah dari Jakarta.

Menteri PPN/Bappennas, Bambang Brojonegoro mengatakan, saat ini, ada 33 juta penduduk di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur). Jumlah itu melebihi penduduk Australia, dan juga penduduk Malaysia. Bekasi adalah kota nomor tiga terbanyak penduduknya di Inddonesia. Depok nomor enam.

“Migrasi semua mengarah ke Jakarta. Karena pola pikir jika ingin penghasilan terbaik, karier terbaik, semua ke Jakarta,” kata Bambang Brojonegoro dalam acara itu.

Kini, banjir Rob tak hanya di kota pinggir pantai seperti Tegal, tetapi juga dialami Kota Jakarta. Bahkan di bagian utara Jakarta, posisi tanahnya sudah berada di bawah laut.

“Maka itu Ibu Kota Negara harus berada di lokasi yang strategis dari segi geografis, lebih ke tengah Indonesia. Letak tengah Indonesia itu ada di Selat Makassar. Maka pilihan Ibu Kota Negara nanti dekat dengan bibir pantai, laut, karena Indonesia negara maritim bukan kontinen,” ujar Bambang Brodjonegoro lagi.

Faktor lainnya, penduduk lokal memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, karena nantinya akan ada 180.000-200.000 Aparatur Sipil Negara yang datang. Jika dijumlah dengan keluarganya, berarti sekitar 1 juta orang pendatang akan menjadi penduduk baru di Ibu Kota Negara yang baru. Siapkah penduduk Kalimantan menerima para pendatang baru ini nanti? (mz/red)

Berita Terkait