BEM UPR Tuntut Pemerintah Lebih Serius Tangani Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Provinsi Kalteng hingga menimbulkan kabut asap berkepanjangan.

PALANGKA RAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Palangka Raya (BEM UPR), menuntut pemerintah lebih serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pasalnya, Karhutla setiap tahun selalu terjadi di Indonesia.

“Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun menjadi ancaman menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Khususnya yang berinteraksi langsung dengan asap yang ditimbulkan, dan hal inilah yang menjadi keprihatinan bagi kita semua,” ucap Presiden BEM UPR Karuna Mardiansyah saat menggelar aksi damai di Bundaran Besar Palangka Raya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya, Karhutla sudah menjadi agenda rutin setiap tahun di Indonesia. Pada 2019 Karhutla kembali terjadi, dan itu menandakan Indonesia telah gagal dalam penanganan dan pencegahan Karhutla.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terpantau ada enam provinsi dengan dampak terparah kebakaran. Enam provinsi itu adalah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

“Dalam hal ini Sumatera dan Kalimantan mejadi provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan paling luas. Selain itu, merupakan langganan kebakaran hutan dan lahan tiap tahunnya,” tukasnya.

Karuna mengungkapkan, Karhutla pada 2019 ini memerlukan ketegasan dan kejelasan dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Kerena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diketahui dengan jelas peran dari setiap orang, baik itu pemerintah, dan penanggungjawab usaha dalam pencegahan kebakaran hutan.

Sementara pada 15 September 2019, tercatat data dari BNPB titik hotspot di Kalteng terdapat 954 titik api, dan yang terbanyak di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalteng, menyatakan jika pada september 2019 tercatat lebih dari 9.000 orang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

“Di Palangka Raya, Indeks Kualitas Udara (AQI) menunjukkan berada di angka 655, Puruk Cahu 203, Muara Teweh 193, Sampit 155 pada 15 September 2019 pukul 06.00 WIB. Data ini diperkirakan akan terus naik, mengingat jumlah titik api yang semakin meningkat tiap harinya,” terangnya.

Dia juga mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah masih belum mampu menangani kasus Karhutla. Itu terbukti dengan bencana asap yang masih melanda.

“Pemerintah Pusat harus turun tangan dalam menangani kasus ini. Seharusnya bencana asap ini menjadi salah satu prioritas bencana nasional, karena bencana ini salah satu yang terbesar di Indonesia,” pungkas Karuna. (il/red)

Berita Terkait