CIMTROP Berupaya Ubah Status Kawasan LHG

Dr Yusurum Jagau

 

PALANGKA RAYA – Kawasan Lahan Hutan Gambut (LHG) yang dikelola Unit Pelaksana Tugas Centre for International Cooperation In Sustainable Management of Tropical Peatland (UPT CIMTROP) Universitas Palangka Raya (UPR), statusnya masuk kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS). CIMTROP sendiri menginginkan agar status kawasan tersebut berubah alias dikeluarkan dari TNS.

“Saat ini, kami tengah berjuang agar areal LHG CIMTROP dapat menjadi Kawasan Hutan Gambut untuk Tujuan Khusus (KHGTK) atau dikeluarkan dari area TNS. Namun fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi, tetap dilakukan, karena UPR melalui CIMTROP tidak melakukan konversi apapun,” sebut Kepala UPT CIMTROP UPR Dr Yusurum Jagau kepada uprjayaraya.com, kemarin.

Dia menjelaskan, upaya merubah status kawasan LHG CIMTROP menjadi KHGTK, karena pada 2004 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan areal di sekitar LHG CIMTROP menjadi TNS, tanpa dilakukan diskusi sebelumnya dengan UPR. Sehingga, kawasan LHG CIMTROP seluas 50.000 hektar (ha), dinyatakan Kemenhut berada di areal TNS.

Padahal berdasarkan sejarahnya, sejak tahun 1995 di area LHG CIMTROP sudah ada aktivitas, seperti bangunan camp, bangunan rel untuk menuju ke lokasi, maupun penelitian.

Salah satu sudut Taman Nasional Sebangau. Di dalamnya terdapat Lahan Hutan Gambut yang dikelola CIMTROP UPR.

“Saya sebagai Kepala UPT CIMTROP yang baru, memang sudah berdiskusi dengan pihak TNS, supaya keinginan kami dapat dibicarakan. Walaupun kawasan tersebut secara legal belum menjadi aset UPR,” ujar Yusurum Jagau.

Kendati demikian, aktivitas penelitian tetap dilakukan di kawasan tersebut. Sebab, antara TNS dan CIMTROP, dapat saling memahami aktivitas masing-masing.

Lebih lanjut Yusurum menambahkan, dalam mengupayakan kawasan LHG CIMTROP, ada dua opsi yang ditawarkan TNS. Opsi dimaksud, yakni menjadi kawasan KHGTK, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Tawaran TNS memang PKS. Tetapi saya beda pendapat. Saya menginginkan KHGTK, untuk mempertahankan kebanggaan dan identitas UPR,” tutup Yusurum. (il/red)

Berita Terkait