Civitas Akademika UPR Jangan Terlibat Politik Praktis

Rektor Universitas Palangka Raya DR Andrie Elia Embang SE MSi menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu.

PALANGKA RAYA – Tahun 2019 merupakan masa dimana rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Untuk pertama kalinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggabungkan dua pemilu sekaligus. Tidak heran kalau 2019 disebut pula sebagai tahun politik.

Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) DR Andrie Elia Embang SE MSi mengingatkan, seluruh civitas akademika mulai dari dekan, wakil dekan, dosen, tenaga pendidik, pengajar hingga mahasiswa, tidak terlibat politik praktis. Secara politik semua masyarakat mempunyai hak. Namun sebagai civitas akademika, tentu harus menjaga independensinya.

“Kita semua punya hak politik. Tapi harus menjaga sikap independen. Salurkan hak pilih pada bilik suara,” ungkap Andrie, Sabtu (15/12).

Menurut Andrie, UPR punya masa lalu kelam soal keterlibatan dalam politik praktis. Tiga orang mahasiswa tingkat akhir harus berhadapan dengan hukum. Itu sangat disayangkan. Karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa. Kalau sudah berhadapan dengan hukum, tentu mengganggu rencana masa depan mahasiswa.

Ia meminta, persoalan itu menjadi pelajaran berharga semua pihak. Jangan sampai terulang kembali. Kalangan kampus seperti UPR, sering kali dimanfaatkan oknum untuk mencapai tujuan politik. Apalagi UPR mempunyai mahasiswa, pengajar, dosen, dan karyawan yang mencapai 35 ribu orang.

“Potensi politik itu, sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Karena itu, saya ingatkan kalangan civitas akademika, tidak mudah termakan bujuk rayu oknum tersebut,” tegas Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng itu.

Untuk menghindari persoalan tersebut, kata Andrie, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya. Hal itu untuk menjaga kalangan civitas akademika, supaya tidak terlibat politik praktis.

“Saya sudah minta Bawaslu lebih sering turun ke kampus. Berikan pehaman aturan pemilu kepada kalangan kampus. Itu untuk menghindari persoalan hukum yang pernah kita alami,” tegas Andrie.(redaksi)

Berita Terkait