Ini Sanksi Kalau Tidak Serahkan LHKPN

Rektor Universitas Palangka Raya DR Andrie Elia Embang SE MSi, ketika mengikuti sosialisasi kewajiban LHKPN di Kemenristekdikti, Kamis (13/12).

PALANGKA RAYA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dokumen wajib yang harus diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau tidak menyerahkan, tentu pejabat yang bersangkutan terancam sanksi tegas.

Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) DR Andrie Elia Embang SE MSi menegaskan, sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyerahkan LHKPN, sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Sanksi itu, ada dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, dan bersih dari KKN.

“Kemudian diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Turunannya berupa Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016,” ungkap Andrie, Jumat (14/12).

Kewajiban penyerahan LHKPN, tegas Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng itu, diatur pula melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomir 43 tahun 2015 tentang penyampaian LHKPN.

Bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak melaporkan, jelas Andrie, bisa dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas dari atasan langsung. Kuncinya, komitmen pimpinan dalam melaksanakan LHKPN.

“Tujuan pelaporan sebagai instrumen transparansi, dan manajemen SDM bagi seseorang yang baru menjabat,” ungkap Andrie.

Untuk yang sudah menjabat, jelas Andrie, sebagai instrumen pengawasan. Sedangkan diakhir masa jabatan, sebagai instrumen akuntabilitas. Pelaporan pertama dilakukan paling lambat 3 bulan setelah menduduki jabatan. Mengalami promosi, atau mutasi, serta pensiun.

“Aturan soal LHKPN sudah jelas. Tinggal komitmen kita menjalankan. Saya minta seluruh pejabat wajib LHKPN di lingkungan UPR, segera melaporkan,” tegas Andrie.(redaksi)

Berita Terkait