Tingkat Konflik di KPHP Katingan Hulu Dilakukan Pemetaan

Dari Klasifikasi Aman hingga Sangat Kritis

Peserta konsultasi publik studi pemetaan potensi resolusi konflik terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayudan jasa lingkungan ekowisata di KPHP Katingan Hulu, Jumat (17/5/2019).

PALANGKA RAYA – Tingkat konflik di Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVII Katingan Hulu masih dalam klasifikasi aman dan terkendali hingga sangat kritis.

Hal itu diketahui dari hasil konsultasi publik studi pemetaan potensi resolusi konflik terhadap pemetaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan ekowisata di Kawasan KPHP Katingan Hulu Unit XVII, di Aula CIMTROP Universitas Palangka Raya (UPR), Jumat (17/5/2019).

Studi pemetaan tingkat konflik di kawasan tersebut dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei 2019. Metode yang digunakan observasi, wawancara dengan responden kunci.

Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner, objek data masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Jenis data yang dieksplorasi berupa data primer tentang jenis HHBK dan Jasling serta data sekunder yang terkait studi.

Studi tersebut dilaksanakan di Kecamatan Petak Malai, Senaman Mantikei, Marikit dan Katingan Hulu. Empat kecamatan tersebut masuk di Kawasan KPHP Katingan Hulu Unit XVII.

Hasil studi di Kecamatan Petak Malai tingkat konflik yaitu aman dan waspada, di Kecamatan Senaman Mantikei dan Kecamatan Marikit yaitu aman, terkendali dan waspada, di Kecamatan Katingan Hulu yaitu aman, terkendali, waspada dan sangat kritis.

Konflik yang sering terjadi di antaranya pengambilan kayu antar masyarakat dengan pemegang IUPHHK, khususnya blok RKT berjalan.

“Konflik (di Kawasan KPHP Katingan Hulu Unit XVII) masih pada masalah tenurial, pemanfaatan HHBK, kayu dan wilayah ritual adat. Konflik masih dapat diselesaikan secara kearifan masyarakat Dayak,” kata Renhart Jemi dalam paparannya tentang metode studi dan hasil studi resolusi konflik pemanfaatan HHBK dan Jasling di KPHP Unit XVII.

Ia menambahkan, studi tersebut menghasilkan tiga rekomendasi. Pertama, pihak IUPHHK/KPH XVI melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan operasionalnya. Kedua, kegiatan pemberdayaan masyarakat hutan lebih baik perencanaannya melalui proses partisipasi dan bottom up.

Ketiga, memperhatikan kegiatan budaya/ritual adat/religi, kegiatan pertanian masyarakat, pemukinan masyarakat serta fasilitas umum di sekitar desa, pemanfaatan kayu, HHBK dan Jasling oleh masyarakat desa.

Hasil studi tersebut disusun oleh Palangka Raya Institute For Land Use And Agricultural Researh (PILAR), WWF Indonesia-Sebangau Katingan Landscape dan UPT KPHP Katingan Hulu Unit XVII. (yfd/red)

Berita Terkait