Tidak Mampu Mengelola Sampah Kota? Ke Laut Aja


Oleh : DR INDRAWAN P KAMIS ST MAUMD

Penulis adalah staf pengajar jurusan Arsitektur Universitas Palangka Raya, peminat strategi pengembangan kota.

Polemik tentang pengelolaan sampah di kota Palangka Raya baru-baru ini, memantik pertanyaan mendasar kepada pemerintah kota mengenai kemampuannya dalam pengelolaan sampah.

Apa yang menjadi persoalannya? Persoalan pembiayaan atau persoalan sumber daya manusia yang terkait.

Meraba-raba jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentu perkara yang sulit, jika tidak cenderung subyektif. Maka baiklah penulis berasumsi bahwa tidak ada masalah dalam hal sumber daya manusia yang terkait untuk mengelola sampah, maka persoalan terletak sepenuhnya pada sisi pembiayaan.

Singkatnya anggaran pemerintah kota yang dapat dialokasikan untuk mengelola sampah, kurang. Lalu kalau begitu mesti dicari alternatif model pengelolaan sampah yang murah namun efektif dalam menuntaskan persoalan sampah yang sudah terlanjur akut di kota Palangka Raya yang berjuluk kota Cantik.

Dari kondisi faktual, bisa dengan mudah dilihat bahwa model pengelolaan sampah di kota Palangka Raya sangatlah sederhana, kalau tidak bisa di katakan primitif.

Aneka sampah, mulai dari limbah rumah tangga bahkan sampai jasad organik, dikumpulkan di tempat-tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Agar pengangkutan dapat di lakukan dengan efisien, maka sampah perlu ditunggu dulu mengendap di TPS, sampai menumpuk penuh, bahkan kalau perlu sampai meluber keluar ke jalan.

Strategi ini, ironisnya melupakan sifat sampah organik yang mudah terurai oleh bakteri, melepaskan gas methane, dan cairan yang berbau “semerbak”.

Pada kondisi demikian, maka seharusnya TPS tidak bisa lagi disebut sebagai tempat pembuangan sampah sementara, dia layak disebut tangki pengurai sampah.

Selanjutnya sementara sampah mengalami proses pembusukan di TPS, pemerintah kota ,mengandalkan laskar-laskar pemulung untuk mengurangi volume sampah. Disinilah proses seleksi sampah di lakukan.

Sampah yang bernilai jual dan bisa di daur ulang di ambil oleh pemulung, sementara sampah yang lain di biarkan terus membusuk. Sampai di sini, terlihat dengan jelas tahapan re-use (penggunaan ulang) dan re-cycle (pendauran ulang), terletak di tangan laskar-laskar pemulung yang bekerja sepenuhnya dengan prinsip-prinsip ekonomi bukan prinsip pelayanan (service).

Sementara peran pemerintah kota, yang seharusnya mengamalkan prinsip pelayanan, dalam melakukan dua tahapan diatas, pada lapis kedua, justru tidak ada sama sekali. Ini menunjukan bahwa pemerintah kota Palangka Raya, sama sekali tidak memiliki konsep dan strategi re-use dan re-cycle dalam pengelolaansampah-sampahnya.

Sehingga, ketika kemudian akhirnya, sampah di bawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), dia hanya dibuang begitu saja tanpa ada perlakuan apapun. Hanya sekadar mengisi lahan yang kosong, lalu kemudian ditimbun, dan ditinggalkan begitu saja.

Model pengelolaan primitif seperti ini mau dipertahankan sampai kapan? Padahal kota semakin berkembang, penduduk semakin banyak. Semakin banyak sampah yang akan diproduksi oleh rumah tangga, dan semakin sedikit lahan yang bisa di sediakan sebagai TPA di masa mendatang.

Segera tinggalkan model primitif itu, lalu beralihlah kepada model pengelolaan sampah yang lebih canggih namun murah biaya. Kuncinya terletak pada perencanaan dan pembangunan model pengelolaan sampah yang bertumpu pada strategi 3 R (reduction, reuse, dan recycle) istilah ini bisa saja diganti dengan bahasa lokal yang lebih komunikatif.

Penulis pikir implementasi dan dari model tersebut sangat sederhana, murah biaya dan pasti bisa dilakukan oleh pemerintah kota Palangka Raya.
Model ini tidak membutuhkan kotak beton TPS, yang seringkali pembangunan dan operasional selanjutnya menimbulkan resistensi keras dari masyarakat.

Pengambilan sampah di lakukan 3 kali dalam satu minggu. Satu kali pertama misalnya khusus untuk pengambilan sampah organik, kali kedua misalnya khusus pengambilan sampah berbahan plastik, kali ketiga misalnya sampah berbahan keramik, kaca, sampah berbahaya lainnya.

Sedangkan sampah-sampah lain seperti meubel bekas, alat-alat elektronik rumah tangga, dan lain-lain bisa dicari hari lain dalam satu bulan. Pemerintah kota cukup mencetak jadual-jadual pembuangan sampah yang berlaku dalam satu tahun untuk kemudian di bagikan ke seluruh penduduk kota.

Selanjutnya hanya perlu disediakan satu titik pengumpulan sampah sementara di masing-masing lingkungan satuan permukiman. Pada hari yang telah ditentukan, sampah-sampah dikumpulkan di titik tersebut mulai dari dinihari, sembari ditutup dengan jala-jala pengaman, lalu pada siang hari truk-truk pengangkut akan datang mengangkut sampah tersebut dan membawanya menuju landfill dan selanjutnya setelah di pilah lagi, lalu menuju incinerator untuk dibakar.

Energi panas yang dihasilkan oleh incinerator, dapat disalurkan untuk fasilitas sauna, dan pemandian air panas atau untuk kebutuhan energi yang lain yang dibangun berdekatan dengan landfill. Pada strategi reduction, volume sampah yang keluar dari rumah tangga dikurangi secara sistematis. Pilihan masing-masing rumah tangga untuk pro daur ulang bisa diperkuat dengan program edukasi yang bagus.

Ini adalah filter pertama untuk mengurangi volume sampah kota yang bakal di daur ulang. Lalu pada strategi reuse, peran pemulung tetap signifikan pada lapis pertama, namun harus ditambah dengan konsep re-use dari pemerintah kota untuk lapis kedua.

Misalnya, sampah yang tidak diambil oleh pemulung di titik pembuangan sementara atau di landfill, akan di pilah lagi di lokasi landfill. Pada strategi re-cycle, sampah-sampah di daur ulang dijadikan pupuk, bahan bangunan, bahan campuran semen dan bahan campuran aspal jalan.

Peran incinerator adalah membakar tuntas sampah-sampah daur ulang itu tadi, lalu abu hasil pembakaran diolah, dicampur dan dicetak untuk dijual kembali.

Sementara energy panas yang dihasilkan bisa digunakan untuk mengoperasikan sauna dan kolam pemandian air panas baik untuk kesehatan tubuh. Bahkan bisa juga dipikirkan selanjutnya untuk membangkitkan tenaga listrik.

Dengan model demikian, maka sangat masuk akal, jika pengelolaan sampah dapat menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk investasi dan operasional selanjutnya. Sehingga alokasi anggaran yang kurang, sebagaimana diasumsikan penulis pada paragraf pertama, akan dapat ditutupi dari hasil penjualan produk-produk pengolahan sampah.

Apalagi jika rencana pungutan retribusi sampah sebesar Rp. 3000 setiap bulan akan diterapkan, maka sudah seharusnyalah, persoalan anggaran tidak lagi dapat menjadi alasan pembenaran pengelolaan sampah kota yang seadanya seperti sekarang ini.

Bayangkan saja jika ada 33,000 rumah tangga yang aktif membayar retribusi itu maka akan ada dana segar sebesar Rp. 99,000,000 setiap bulan. Maka jika untuk mengoperasikan truk-truk pengangkut sampah untuk mengangkut sampah 9 -10 kali dalam sebulan, jumlah tersebut sangat memadai.

Pada titik ini, jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, sampah-sampah dengan tepat waktu dan cepat terangkut ke lokasi landfill kota Palangka Raya menjadi lebih bersih, maka menurut hemat penulis tidak akan ada seorangpun yang berkeberatan dengan pungutan retribusi sampah tersebut.(*)

Berita Terkait