Civitas UPR Sepakat Kebijakan IPI

Uprjayaraya.com
Palangka Raya,
Dalam situasi santai dan akrab, jumpa pers yang digelar di ruang pertemuan di lantai 6 Gedung PPIIG UPR melahirkan sebuah kesepakatan. Yakni, seluruh civitas Universitas Palangka Raya (UPR), menyetujui dengan diterapkannya kebijakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

“Disini kami menyetujui IPI yang sudah ditetapkan bersama UPR. Ini kami tuangkan dalam surat pernyataan, dengan isinya kami mendukung kebijakan UPR dan ini berharap untuk kepentingan bersama. Tentu juga untuk kemajuan UPR. Pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai 10rb,” Ucap Gubernur BEM FISIP UPT, Ronaldi Muhel mewakili seluruh civitas UPR saat itu.

Terkait adanya penolakan, pihaknya tidak berkenan menjawab persoalan tersebut dengan tegas. Mereka hanya menegaskan bahwa tidak berkeinginan ada kepentingan lain, selain mendukung kebijakan IPI.

“Pada intinya kami mewakili fakultas menyatakan seperti yang terdapat dalam surat,” tandasnya.

Sementara itu, Rektor UPR Dr Andrie Elia, S.E.,M.Si yang didampingi wakil rektor bidang kemahasiswaan, mengapresiasi atas dukungan mahasiswanya tersebut.

Disampaikan Andrie Elia, kebijakan IPI tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud No 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kebijakan IPI ini juga telah diterapkan di PTN se Indonesia. Jadi saya mengucapkan Terima kasih atas dukungan dari pihak mahasiswa. Dengan adanya dukungan ini, maka isu simpang siur terkait negatifnya IPI sudah terselesaikan,” ujarnya.

Dijelaskannya bahwa kebijakan IPI sama dengan kebijakan lama yang bernama sumbangan pembangunan institusi. Kemudian IPI diatur dalam Permendikbud no 25 tahun 2020 menerangkan bahwa Perguruan Tinggi boleh menerapkannya pada jalur mandiri.

“Artinya aturan ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian UPR menerapkan di tahun 2021 di jalur mandiri. Untuk besarannya dari nol rupiah hingga Rp. 17juta non Fakultas Kedokteran,” katanya.

Ditambahkannya bahwa mekanisme penerapan IPI adalah ketika mahasiswa melalui jalur mandiri tersebut telah dinyatakan lulus tes.

Setelah itu, mahasiswa tersebut diharuskan mengikuti prosedur daftar ulang dan menyatakan kesediaan membayar UKT dan IPI.

“Untuk IPI ini hanya dikenakan sekali saja. Dan pembayarannya akan dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa tersebut. Jadi disini saya himbau saat mengisi kolom penghasilan keluarga, dihimbau untuk mengisi dengan jujur. Bahkan bagi yang tidak mampu, bisa menyertakan surat keterangan tidak mampu,” kata Andrie Elia.

Ditegaskan Andrie Elia bahwa IPI hanya dikenakan untuk penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Yang mana jalur tersebut bagi pendaftaran yang tidak lolos jalur SNMPTN dan SBMPTN.

“Sistemnya sama, hitungan nya berdasarkan kemampuan pendanaan orang tua. IPI juga dapat diansur beberapa kali,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan, masyarakat tidak percaya dengan isu negatif terkait IPI. Karena dana pungutan dari IPI, akan dipergunakan untuk operasional, pengembangan dan pendapatan daerah. (Rul)

Berita Terkait