Program Studi Pascasarjana Megister Hukum kembali Ke FH UPR

Uprjayaraya.com
Palangka Raya,
Dua Program Studi Pascasarjana Megister (S2) dikembalikan ke Fakultas Hukum (FH). Hal ini menindaklanjuti hasil Rapat Senat Universitas Palangka Raya (UPR) yang dilaksanakan di Gedung Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG), belum lama ini. Pengembalian Program Studi Pascasarjana Megister tersebut mendapat respon positif dari Dekan FH-UPR, Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH, MH,.

Menurutnya, pengembalian Program Magister Ilmu Hukum ke Fakultas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 28 tahun 2021.

“Dasar pertimbangan penempatan program Magister Ilmu Hukum ke Fakultas yakni mengacu pada Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 dan berdasarkan penjelasan narasumber pada kegiatan Workshop penyusunan OTK yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022, bahwa Prodi yang bersifat mono disiplin memang ditempatkan langsung dibawah Fakultas, sehingga kami sangat menyambut baik keputusan dalam Rapat Senat kemarin,” ucap Suriansyah saat dibincangi diruang kerjanya, Jumat (11/3).

Dijelaskan, tujuan penataan kembali dengan menempatkan Prodi Magister Ilmu Hukum ke FH-UPR adalah meningkatkan akreditasi baik S1 Ilmu Hukum maupun S2 Ilmu Hukum, yang akan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

“Tentunya kita ingin meningkatkan akreditasi baik S1 maupun S2 Ilmu Hukum yang rencananya kita laksanakan dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut dikarenakan dosen yang bergelar Doktor telah ber-home base di Pascasarjana UPR, sehingga berpengaruh terhadap jumlah dosen yang bergelar Doktor di Prodi Ilmu Hukum (S1) dan kondisi tersebut tentunya juga berdampak pada keinginan FH-UPR menuju hasil akreditasi unggul,” ujarnya.

Syarat dalam meraih akreditasi unggul, sambungnya, yaitu memenuhi kriteria 9 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT), dengan maksimal 50 persen dosen harus bergelar Doktor atau S3.

“Karena selama ini dosen yang bergelar Doktor lebih banyak di Program Pascasarjana UPR, dengan ditempatkannya Prodi Magister Ilmu hukum dibawah Fakultas, secara otomatis para dosen yang mengajar perkuliahan di Pascasarjana khususnya Prodi Magister Ilmu Hukum akan kembali ke Fakultas dan kita berharap akreditasi tersebut bisa terkejar, minimal kita mendapat akreditasi Baik Sekali,” tandasnya.

Selain itu, FH-UPR juga menyiapkan Sarana Prasarana (Sapras) yang diperlukan terkait penempatan Prodi Magister Ilmu Hukum ke Fakultas. Dimana pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pascasarjana UPR perihal penyerahan dokumen administrasi dan dokumen akademik kemahasiswaan.

Suriansyah yang Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalteng ini juga menghimbau kepada seluruh alumni Prodi Ilmu Hukum (S1), agar bisa melanjutkan Prodi Magister Ilmu Hukum di FH-UPR, dimana dengan ditempatkannya Prodi Magister Ilmu Hukum dibawah Fakultas, tentunya akan mempermudah sekaligus menyemangati para mahasiswa.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana UPR yang selama ini telah membantu kita dalam mencetak SDM berkualitas khususnya Magister Ilmu Hukum. Namun yang terpenting saat ini adalah kita mendorong agar alumni yang telah menyelesaikan S1 Ilmu Hukum bisa melanjutkan ke jenjang Magister Ilmu Hukum, apalagi dengan ditempatkannya Prodi Magister dibawah Fakultas, tentunya akan mempermudah sekaligus memberi semangat kepada yang ingin meraih gelar S2 Ilmu Hukum,” pungkasnya. (Rul)

Berita Terkait