FISIP UPR Buka Program S2

Uprjayaraya.com
Palangka Raya,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) tahun 2021 akan membuka program studi S2.

Hal ini disampaikan Dekan FISIP, Prof.Dr. Kumpiadiy Widen, Phd saat dibincangi usai merayakan Dies Natalis FISIP UPR secara sederhana di Palangka Raya, Senin (11/01/2021).

“Saat ini FISIP sudah berusia 9 tahun. Dan sudah banyak yang dilalui. Terlebih dibawah pembinaan rektor UPR, Dr Andrie Elia S.E.,MS.i. FISIP sekarang sudah menjadi fakultas yang jurusannya memiliki akreditasi A. Dan ditahun 2021, FISIP sudah memenuhi syarat untuk membuka program S2,” ungkapnya.

Prof Dr. Kumpiady WIden,Phd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pslangka Raya.

Dijelaskannya bahwa syarat yang sudah dipenuhi yakni minimal akreditasi B, sementara FISIP sudah akreditasi A dan sudah memiliki dosen bergelar doktor serta Profesor.

“Untuk Program S2 nanti akan dibuka untuk jurusan Sosiologi, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara. Bahkan Rektor mendorong agar FISIP segera membuka Program S2 karena banyaknya permintaan lulusan S1 FISIP UPR. Untuk itu di 2021 ini kita akan membuka program S2,” katanya.

Ditambahkan, progam S2 nanti akan bersinergi dengan program pascasarjana UPR. Direncanakan proses penerimaan mahasiswa S2 dilakukan pada Mei atau Juni 2021.

“Sementara ini kita masih menumpang di Pascasarjana. Proses penerimaannya mungkin Mei dan Juni dan untuk penerimaan pertama kemungkinan kita batasi hanya untuk 20 mahasiswa,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UPR Dr Andrie Elia mengatakan bahwa FISIP sejak dibentuk pada 7 Januari 2008 hingga saat ini terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sarana dan prasarana, kualitas dosen dan lainnya. Bahkan saat ini, FISIP UPR dipercaya sebagai zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi dan melayani.

“FISIP menjadi Fakultas pertama yang memiliki akreditasi A untuk semua jurusannya. Sudah banyak prestasi diukir. Ini tantangan kedepan FISIP, bagaimana terus meningkatkan dan mengembangkan baik fasilitas, sarana dan perbaikan sistem. Terlebih untuk mendata aset untuk menuju PTN Badan Layanan Umum,” kata Andrie. (Rul)

Berita Terkait