Mekanisme Pemilihan Rektor UPR Dinilai Sangat Baik

Uprjayaraya.com
Palangka Raya,
Proses tahapan pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2022-2026 yang berlangsung sampai dengan saat ini mendapat apresiasi secara langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristekdikti RI).

Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Inspektur Investigasi Kemendikbudristekdikti RI, Dr. Fuand Wiyono, S.H, M.H, bahwa tahapan pemilihan Rektor UPR periode 2022-2026 sampai dengan saat ini berjalan dengan sangat baik.

“Mekanisme tahapan pemilihan calon pimpinan yang dijalankan oleh Universitas Palangka Raya sangat bagus sekali. Bukan berati ditempat lain tidak bagus ya!. karena saya sudah mengikuti tahapan pemilihan Rektor diperguruan tinggi yang lain,” kata Fuand usai mengikuti kegiatan Rapat Senat UPR, di Gedung PPIIG, Selasa (09/8/2022).

Banyaknya calon kandidat dalam pemilihan Rektor UPR periode 2022-2026 yakni mencapai 13 calon. Menurut Fuand hal tersebut sangat luar bisa, mengingat peluang untuk menjadi Rektor di UPR dibuka seluas-luasnya bagi para civitas akademika terbaik yang memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dirinya sempat bercerita bahwa sekitar tahun 2010 yang lalu, Terpaksa menghentikan proses pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi lantaran ada anggota Senat yang perlu dilakukan evaluasi.

Pelaksanaan pemilihan pimpinan dalam sebuah perguruan tinggi dengan masa priodisasi. Tentunya sudah dilandasi dalam sebuah aturan seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristekdikti RI) Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, Statuta Perguruan Tinggi, dan juga hasil kesepakatan senat di Universitas.

“Karena kesepakatan senat merupakan undang-undang dasar tertinggi dalam sebuah perguruan tinggi yang mengatur pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. oleh karenanya, mekanisme apapun yang dilaksanakan harus berdasarkan kesepakatan dari hasil rapat senat,” bebernya menambahkan. (Rul)

Berita Terkait