Pejabat Lingkup UPR Diingatkan Tidak Salahgunakan Wewenang

Rektor Universitas Palangka Raya DR Andrie Elia Embang SE MSi.

PALANGKA RAYA – Tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang mendapatkan perhatian khusus dari Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) DR Andrie Elia Embang SE MSi. Untuk itu, ia meminta, seluruh pejabat di lingkup perguruan tinggi tertua di Kalimantan Tengah tersebut, menghindari tindakkan yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

Dihubungi melalui aplikasi whatsapp, Andrie kembali mengingatkan jajarannya, untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Pasalnya, penyalahgunaan wewenang, bisa berdampak buruk terhadap kinerja yang bisa mengarah pada tindakkan korupsi.

“Saya minta kewenangan dijalankan sesuai aturan. Jangan disalahgunakan. Itu dampaknya tidak baik. Bisa memgarah pada tindakkan korupsi,” ungkap Andrie, Rabu (16/01/2019).

Dijelaskan Andrie, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu memperingati semua pejabat pemerintahan, termasuk kalangan civitas akademika. Hal itu terkait dengan tindakkan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Tindakkan tersebut, berupa penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan surat edaran dari KPK, jelas Andrie, penyalahgunaan kewenangan menjadi pintu masuk tindakkan korupsi. Karena itu, ia meminta jajarannya, bekerja sesuai aturan. Proses pekerjaan, termasuk pengadaan barang, dan jasa, harus dipastikan dalam pengawasan, serta tidak menyalahi prosedur.

“Lakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan, supaya tidak terjadi keselahan prosedur. Yang paling penting, kewenangan yang dimiliki, tidak disalahgunakan, untuk kepentingan pribadi,” tegas Andrie.

Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Provonsi Kalteng itu meminta, setiap pelaksanaan pekerjaan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jangan sampai pejabat dengan kewenangan yang dimilikinya, justruk menyalahi prosedur yang diatur dalam Undang-Undang. Hal itu tentu akan berdampak terhadap perbuatan yang melanggar hukum.(redaksi)

Berita Terkait