Wujudkan Pemilu Demokratis

Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi menyerahkan plakat kepada para narasumber dalam rangkaian Seminar Nasional Fakultas Hukum UPR di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya, baru-baru ini.

PALANGKA RAYA – Sejak Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, sejak itu pula negara telah menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  Hal tersebut semakin diperkuat dengan beberapa kali amandemen dalam konstitusi di negara ini, dengan harapan agar pada setiap praktik penyelenggaraan negara selalu memberikan perlindungan atau penjaminan terhadap HAM setiap warga negaranya.

Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (FH UPR) dengan tema “Problematika Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia” bertempat di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya, Selasa (18/12).

Ketua Panitia, Rico Septian Noor SH MH mengatakan, seminar nasional ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum dan HAM khususnya dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). “Selain itu, seminar ini juga sebagai upaya sharing terkait berbagai persoalan Pemilu antara akademisi dan berbagai pihak lainnya. Kemudian, merumuskan berbagai Problem Solvation dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia,” jelas Rico.

Ditambahkan Rico, perwujudan dari pemberian hak oleh negara kepada setiap warga negara untuk ikutserta dalam pemerintahan yakni adanya hak berpolitik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu mekanisme Pemilu. Hak politik adalah bagian dari HAM, seperti Hak untuk memberikan suara atau memilih (right to vote) sebagai hak mendasar yang harus dimiliki setiap individu.

“Hak warga negara itu harus dijamin pemenuhannya oleh negara,” kata Rico pada kegiatan dengan sub tema “Mewujudkan Pemilu Demokratis yang menjunjung tinggi hukum dan HAM” ini.

Dijelaskan pula bahwa ketentuan konstitusi mengamanatkan bahwa negara dalam hal ini harus memenuhi   segala   bentuk  perlindungan   terhadap  hak   asasi   setiap   warga   negaranya. Khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara pada Pemilu. Hal itu menjadi tolok ukur dari keberhasilan demokrasi. Terutama kaitannya dengan proses Pemilu yang akan datang yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Tahun 2019 di Indonesia.

Seminar Nasional FH UPR ini diikuti oleh 100 orang peserta. Terdiri atas 50 orang peserta lokal dari kalangan akademisi dan mahasiswa dari perguruan tinggi di Palangka Raya, serta 50 orang dari berbagai unsur di Provinsi Kalteng.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi, yang dihadiri perwakilan Polda Kalteng, Ketua Bawaslu Kalteng dan sejumlah undangan lainnya.(redaksi)

Berita Terkait